(Kabupaten Bandung – Notarynews) Sebanyak 350 peserta mengikuti Seminar Nasional yang mengangkat tema besar “Teori dan Praktik Perkumpulan di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Perdata” dengan menghadirkan dua pembicara yaitu: Dr. Herlien Budiono, SH dan Direktur Perdata, Santun Maspari Siregar dengan moderator Nelly
Acara yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Antar Daerah Ke V (Wilayah Barayasuci yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi) berlangsung usai bada Jumat, (13/1) bertempat di Grand Sunshine Resort & Convention di Jalan Raya Soreang No. 6, Soreang, Kabupaten Bandung ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat R. Andika Dwi Prasetya, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Santun Maspari Siregar, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat Andi Taletting Langi, serta lima Ketua Pengda Wilayah V Barayasuci.
Ketua Panitia Pelaksana PAD, Tantry Sulistyo Widarti, SH dalam laporannya mengungkap kan tema seminar kali ini sangat berkaitan dengan kondisi dan perkembangan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebagai satu-satunya perkumpulan profesi Notaris di Indonesia, dengan umur yang sudah mencapai 114 tahun justru tengah menghadapi cobaan.
Untuk itu, Pertemuan Antar Pengurus Daerah (PAD) kali ini bisa dijadikan sebagai ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para Notaris yang menjadi anggotanya. Maka dengan diselenggarakannya kegiatan Pertemuan Antar Daerah ke-5 ini diharapkan rekan-rekan Notaris se-Jawa Barat dapat menjadi lebih solid.
Tantry dalam sambutannya juga mengingatkan kepada semua peserta seminar untuk selalu menjaga dan meningkatkan marwah jabatan dan marwah organisasi.
Dr.H.Irfan Ardiansyah, SH, LLm, SpN dalam sambutanya menegaskan bahwa PAD ke V kali ini merupakan pertemuan antar daerah yang terakhir dimasa kepemimpinannya di Pengwil Jawa Barat INI.
Ditegaskan Irfan regenerasi kepengurusan suatu organisasi dengan dinamika yang ada dalam kondisi apapun penting karena merupakan sesuatu yang mutlak dan wajib untuk dilakukan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan sistem kedewasaan sebuah organisasi serta ajang pembelajaran bagi seluruh elemen yang akan menjadi pengurus selanjutnya.
Harapan Saya, melalui pertemuan antar daerah ini anggota INI di Jawa Barat semakin gugup dan tidak tergoyahkan. PAD lanjut Irfan adalah koordinasi Pengurus Wilayah kepada Pengurus Daerah, menyalurkan aspirasi dari para anggota yang ada daerah dapat tersalurkan ke pengurus wilayah. Begitupun aspirasi dari wilayah yang dapat diteruskan ke pengurus pusat bisa terwujud. Dengan diselenggarakannya Pertemuan Antar Daerah yang rutin diharapkan dapat memunculkan talenta-talenta Notaris di daerah.
Lebih jauh, Ketua Pengwil Jabar INI mengingatkan agar rekan-rekan Notaris Jabar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, terlebih Ditjen AHU selalu memberikan arahan kepada para Notaris di wilayah maupun daerah.
Selanjutnya, R. Andhika Prasetys, BCiiP, SPD selaku Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat dalam sambutanya yang sekaligus membuka seminar dengan tema “Teori dan Praktik Perkumpulan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdata.” Dalam sambutannya, mengaku cukup takjub melihat kekompakan para anggota Notaris di Jawa Barat yang sangat aktif mengadakan kegiatan rutin “Pertemuan Antar Daerah’.
Diungkapkan Kakanwil, berdasar data Kemenkumham Jabar, saat ini ada 25.417 perkumpulan di Jawa Barat. Banyaknya perkumpulan yang telah didirikan di Jawa Barat ini, tentunya peran besar para Notaris jumlahnya juga cukup banyak terhadap penyelenggaraan administrasi perkumpulan.
Santun Masparie Siregar selaku Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam keynote speech pada seminar kali ini dalam sambutannya terkait dengan tema besar seminar menyampaikan soal “Serba Serbi Perkumpulan”. “Pemerintah hadir dan memberikan pengaturan agar penggunaan kebebasan, khususnya kebebasan berserikat dan berkumpul, agar tidak melanggar hak asasi manusia setiap warga negara”, kata Direktur Perdata, Santun Masparie Siregar.
Dalam hal ini, lanjut Direktur Perdata pihaknya, selalu mengedepankan prinsip kecermatan (kehati-hatian), sehingga semenjak tahun 2019 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menerapkan tahapan verifikasi nama maupun akta pendirian perkumpulan, yang dilakukan oleh Tim Verifikator.
Ditegaskan Santun Msparie Siregar, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya pengelabuan hukum serta potensi permasalahan di kemudian hari, utamanya terkait dengan pengesahan pendirian perkumpulan. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini menegaskan bahwa AHU dalam hal ini juga tidak semata-mata mempertimbangkan dari sisi hukum saja, akan tetapi mempertimbangkan unsur-unsur lain termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara.
Sementara itu, sebelum memasuki sesi seminar, Wakil Bupati Kabupaten Bandung H.Sahrul Gunawan,SE mengajak rekan-rekan Notaris Kabupaten Bandung khususnya untuk berkolaborasi, salah satunya bergandengan tangan untuk turut serta memajukan UMKM di wilayah Kabupaten Bandung.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terus melakukan upaya meningkatkan produktivitas UMKM mellui pelatihan-pelatihan dan memberikan bimbingan serta konsultasi advokasi.
“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia dan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia se-Jawa Barat, dan juga semua yang hadir pada hari ini. Saya juga ingin mengajak semua untuk bekerja sama dalam memajukan UMKM di wilayah Kabupaten Bandung. Salah satunya dengan memberikan pendampingan advokasi untuk para pelaku UMKM,” ajak Wakil Bupati Kabupaten Bandung ini.
(PraM)
No comment yet, add your voice below!