Ketika Girik Kehilangan Daya Bukti
Ketika Girik Kehilangan Daya Bukti: Rekonstruksi Perlindungan Hukum PPAT dan Optimalisasi PPJB Notariil Pasca-2026 Oleh: Dr H. Wira Franciska, SH, MH, SpN Apa yang sesungguhnya berubah ketika girik tidak lagi memiliki daya pembuktian sebagai alas hak atas tanah? Bagi sebagian kalangan, perubahan tersebut mungkin hanya dipandang sebagai penyesuaian administratif dalam sistem pendaftaran tanah. Namun bagi […]
Akta Lepas Bukan Jalan Pintas Peralihan Hak, Notaris Diingatkan Perkuat Prinsip Kehati-hatian
(Badung – Notarynews) Di tengah meningkatnya investasi dan dinamika regulasi pertanahan, penggunaan Akta Lepas masih kerap menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik. Tidak sedikit yang menganggap akta tersebut telah cukup untuk memindahkan hak atas tanah, padahal secara hukum Akta Lepas hanyalah salah satu instrumen dalam proses pertanahan yang harus diikuti dengan mekanisme administrasi dan pendaftaran hak sesuai […]
Mengawal Investasi, Menjaga Kepastian Hukum: Kompetensi Notaris dalam Akta Pertanahan
(Gianyar – Notarynews) Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Bali, Kabupaten Gianyar memiliki dinamika transaksi pertanahan yang terus meningkat. Pertumbuhan investasi di sektor pariwisata, pembangunan vila, hotel, restoran, hingga kawasan usaha menjadikan lalu lintas perbuatan hukum atas tanah semakin kompleks. Di tengah tingginya aktivitas tersebut, setiap transaksi menuntut kehati-hatian yang tinggi agar tidak berujung […]
Tanah Adat Pasca PP 18 Tahun 2021 : Antara Bukti Lama dan Risiko Baru
Tak Bisa Lagi Bilang “Saya Tidak Tahu” (Semarang — Notarynews) Peralihan hak atas tanah yang masih didasarkan pada letter C, girik, petok, pipil, maupun berbagai bukti tanah adat lainnya masih menjadi persoalan yang kerap ditemui dalam praktik pertanahan. Di tengah upaya pemerintah mendorong percepatan pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, keberadaan Peraturan Pemerintah […]
Kakanwil BPN Jateng: Sinergi BPN dan PPAT Jadi Kebutuhan Pelayanan Pertanahan
(Semarang – Notarynews) Dinamika pelayanan pertanahan yang semakin kompleks menuntut adanya kolaborasi yang erat antara Kantor Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian hukum, sinergi antar pemangku kepentingan di bidang pertanahan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan yang profesional dan […]
Rekonstruksi Hukum Tanah Pariwisata Pantai: Antara Investasi, Adat, dan Keadilan Sosial di Bali
(Bali – Notarynews) Acara Forum Group Discussion (FGD) bertema “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Tanah Indonesia dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Berkeadilan Sosial” yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Warmadewa berlangsung di Gedung Sri Wijaya Mahadewi, Gedung Pascasarjana Universitas Warmadewa, Bali, pada Rabu (26/11), dengan moderator Dr. I Made Pria Dharsana, SH, M. Hum. Kegiatan ini […]
27 Tahun Perlawanan Mempertahankan Tanah Junjunan 166
(Jakarta – Notarynew) Ir. Arnold Philipus Djiwatampu tak pernah membayangkan tanah yang ia beli secara sah sejak akhir 1970-an akan menyeretnya dalam sengketa lebih dari seperempat abad. Yang ia miliki hanyalah tiga bidang sawah berstatus Hak Milik (HM) di kawasan Sukagalih, Bandung, dibeli resmi dari pemilik asal, dibalik nama, dan dicatat ulang setelah terjadi pemekaran […]
Seminar INI–IPPAT Surabaya Bahas Kepastian Hukum Tanah Eigendom verponding dan Corporate Action
(SURABAYA – NOTARYNEWS) Sekitar 300 peserta dari kalangan Notaris, PPAT, mahasiswa, dan masyarakat umum mengikuti seminar sehari yang digelar bersama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Surabaya, Jumat (24/10/2025), di Deandra Convention Center Surabaya. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si., pakar […]
Seminar Nasional FH UGM Soroti Problematika HPL di Atas Tanah Ulayat
(Yogyakarta – Notarynews) 27 September 2025 – Persoalan agraria di Indonesia kembali menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional “Pelaksanaan dan Problematika Pemberian Hak Pengelolaan di Atas Tanah Ulayat” yang digelar Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) dan Departemen Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), di Auditorium B FH UGM, Sabtu (27/9). Seminar menghadirkan […]
Problematika Hak Atas Tanah Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia
(Pemalang – Notarynews) Terjadinya permasalahan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya kekosongan hukum terhadap pengakuan masyarakat hukum adat dan terjadinya tumpang tindih aturan serta lemahnya koordinasi antara lembaga terkait permasalahan dalam pemanfaatan sempadan pantai. Demikian disampaikan oleh Dr I Made Pria Dharsana, SH, M. Hum pada webinar nasional […]