(Gianyar – Notarynews) Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Bali, Kabupaten Gianyar memiliki dinamika transaksi pertanahan yang terus meningkat. Pertumbuhan investasi di sektor pariwisata, pembangunan vila, hotel, restoran, hingga kawasan usaha menjadikan lalu lintas perbuatan hukum atas tanah semakin kompleks. Di tengah tingginya aktivitas tersebut, setiap transaksi menuntut kehati-hatian yang tinggi agar tidak berujung pada sengketa yang merugikan para pihak sekaligus mengganggu kepastian hukum dan iklim investasi.
Tidak sedikit persoalan pertanahan bermula dari lemahnya verifikasi dokumen, kurang cermatnya penyusunan akta, maupun ketidakpahaman terhadap batas kewenangan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Karena itu, peningkatan kompetensi Notaris tidak lagi sekadar menjadi kebutuhan profesi, tetapi telah menjadi bagian penting dalam menjaga kepastian hukum di daerah yang menjadi magnet investasi dan pariwisata seperti di Kabupaten Gianyar.
Berangkat dari urgensi tersebut, Pengurus Daerah Kabupaten Gianyar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) bersama Pengurus Daerah Kabupaten Gianyar Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyelenggarakan seminar bertema “Mengupas Akta Pertanahan dalam Kompetensi Notaris”, Selasa (30/6). Seminar menghadirkan narasumber Dr. I Ketut Sutrisna, S.P., M.H., QRMO., Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Penetapan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, serta Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum., dengan dipandu moderator Dr. I Made Pria Dharsana, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT Kabupaten Badung.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bali, I Wayan Muntra, S.H., M.Kn., dan turut dihadiri Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Gianyar INI, Putu Agus Indra Bangsawan, S.H., M.Kn., Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Gianyar IPPAT, Ida Bagus Weda Utama, S.H., M.Kn. Seminar diikuti sekitar 150 Notaris dan PPAT dari berbagai kabupaten/kota di Bali.
Dalam sambutannya, I Wayan Muntra menekankan bahwa pelayanan kenotariatan dan pertanahan saat ini tidak cukup hanya mengedepankan kecepatan, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum dan kepastian waktu kepada masyarakat. Menurutnya, mekanisme pengurusan berkas pertanahan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan PPAT.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pembuatan akta serta terus mengikuti perkembangan regulasi pertanahan. Dinamika kebijakan di bidang agraria menuntut setiap Notaris dan PPAT untuk selalu memperbarui kompetensinya sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para klien.
Kompetensi Menjadi Benteng Pencegah Sengketa
Dalam paparannya, Dr. I Ketut Sutrisna menegaskan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi profesi Notaris adalah adanya dualisme pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan berbagai ketentuan di bidang pertanahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai batas kewenangan Notaris dan PPAT harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam praktik.
Menurutnya, Notaris memiliki kewenangan membuat berbagai akta yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak, seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), kuasa menjual, wasiat yang berkaitan dengan aset tanah, maupun berbagai perjanjian pendahuluan lainnya. Sementara kewenangan membuat akta yang menjadi dasar peralihan maupun pembebanan hak atas tanah merupakan kewenangan PPAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketut mengungkapkan bahwa gugatan terhadap akta pertanahan umumnya berawal dari tiga persoalan utama, yakni cacat prosedur, ketidakabsahan subjek hukum, dan ketidakjelasan objek tanah. Cacat prosedur dapat terjadi apabila pembacaan maupun penandatanganan akta tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Sementara itu, pemalsuan identitas, munculnya ahli waris palsu, maupun penyalahgunaan surat kuasa masih menjadi sumber sengketa yang kerap ditemukan dalam praktik.
Ia menegaskan bahwa Notaris juga harus memastikan tidak terjadi tumpang tindih objek tanah melalui verifikasi dan koordinasi dengan data yang tersedia pada Kantor Pertanahan.
Ketut juga mengingatkan pentingnya memahami batas antara kebenaran formil dan kebenaran materiil. Walaupun Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formal berdasarkan dokumen yang disampaikan para pihak, prinsip kehati-hatian tetap mengharuskan Notaris melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap identitas para penghadap, keabsahan dokumen, serta status hukum objek tanah.
Selain itu, penyimpanan minuta akta beserta seluruh dokumen pendukung secara sistematis menjadi bentuk perlindungan hukum apabila di kemudian hari muncul gugatan.
Menghadapi transformasi digital, ia menilai profesi Notaris harus siap beradaptasi dengan layanan pertanahan elektronik, pemanfaatan data biometrik, verifikasi melalui KTP elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, hingga penguatan sistem keamanan siber guna menjaga kerahasiaan data klien.
Menurutnya, organisasi profesi juga memiliki peran penting melalui pembinaan, audit protokol, bantuan hukum, serta optimalisasi fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Penegakan kode etik harus dilakukan secara konsisten agar kualitas pelayanan dan martabat profesi tetap terjaga.
Akta Pelepasan Hak Harus Memberikan Perlindungan Hukum.
Pada sesi berikutnya, Dr. Taufiq El Rahman mengupas tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Pelepasan Hak. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab Notaris dalam membuat Akta Pelepasan Hak pada prinsipnya tidak berbeda dengan tanggung jawab dalam membuat akta autentik lainnya.
Seluruh proses harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), baik mengenai kewenangan, bentuk akta, tata cara pembacaan, penandatanganan, maupun seluruh formalitas yang diwajibkan.
Namun, menurut Taufiq, tanggung jawab Notaris tidak berhenti pada aspek administratif. Notaris wajib memberikan penjelasan hukum secara menyeluruh kepada para pihak mengenai seluruh akibat hukum pelepasan hak, termasuk kemungkinan bahwa hak baru yang dimohonkan atas tanah tersebut pada akhirnya tidak dapat diterbitkan oleh instansi pertanahan.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme memperoleh hak melalui pelepasan hak merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht), sehingga prosedurnya tidak dapat disimpangi hanya berdasarkan kesepakatan para pihak.
Lebih lanjut, Taufiq menegaskan bahwa pelepasan hak bukan merupakan transaksi jual beli. Oleh karena itu, hubungan hukum yang lahir bukanlah pembayaran harga jual, melainkan pemberian ganti rugi kepada pihak yang melepaskan hak atas tanahnya.
Dalam praktik tertentu juga dikenal mekanisme inbreng, yaitu pelepasan hak tanpa pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang, melainkan sebagai penyertaan modal yang dikonversi menjadi kepemilikan saham pada badan usaha tertentu.
Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah, Taufiq mengusulkan agar sebelum dibuat Akta Pelepasan Hak, terlebih dahulu dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah. Menurutnya, instrumen tersebut memiliki fungsi yang hampir sama dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yaitu mengikat para pihak sebelum pelepasan hak dilakukan secara definitif sekaligus memastikan kewajiban pembayaran ganti rugi benar-benar dipenuhi.
Ia juga menilai perlunya penguatan regulasi untuk melindungi pihak yang telah membayar ganti rugi apabila hak baru ternyata tidak dapat diterbitkan. Regulasi ideal, menurutnya, perlu mengatur mekanisme pengembalian para pihak pada keadaan semula apabila proses gagal, sekaligus membuka ruang penggunaan pihak ketiga yang independen sebagai kustodian penyimpanan dana hingga seluruh proses pertanahan selesai secara hukum.
Menutup paparannya, Taufiq menegaskan bahwa Notaris bukan sekadar pembuat akta autentik, melainkan penjaga keseimbangan kepentingan hukum para pihak. Oleh karena itu, kompetensi, integritas, independensi, dan prinsip kehati-hatian harus terus diperkuat agar setiap akta yang dibuat tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat.
Seminar ini menjadi refleksi bahwa di tengah pesatnya perkembangan investasi dan tingginya dinamika transaksi pertanahan di daerah wisata seperti Gianyar, profesi Notaris dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalismenya. Penguasaan hukum pertanahan, kepatuhan terhadap regulasi, integritas profesi, serta kemampuan beradaptasi dengan transformasi digital merupakan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menghadirkan kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum di bidang pertanahan. (Pramono)
