Disharmoni Prinsip Identitas Antara Sertifikat Elektronik dan Sertifikat Analog
Disharmoni Prinsip Identitas Antara Sertifikat Elektronik dan Sertifikat Analog Oleh: Dr. Miando P. Parapat, S.H.,M.Hum. Untuk menemukan identitas sertifikat analog dan identitas elektronik dilihat dari perspektif kesamaan makna dan fungsi sebagai sertifikat hak atas tanah, Dari hasil pengkajian Dr. Miando P. Parapat, S.H.,M.Hum, salah satu praktisi hukum di Jawa […]
Wasiat Online di Era Cyber Notary
Wasiat Online di Era Cyber Notary: Digitalisasi Administrasi Bukan Digitalisasi Kehendak Hukum Oleh: Karin Christiana Basoeki, SH Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah pelayanan publik di Indonesia. Hampir seluruh layanan pemerintahan kini diarahkan menuju sistem elektronik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Di bidang administrasi hukum, transformasi tersebut juga terlihat melalui berbagai layanan yang dikembangkan […]
Tumpang Tindih Sertipikat di Bandung
Tumpang Tindih Sertipikat di Bandung: Ketika Pembeli Beriktikad Baik Berhadapan dengan Sengketa Tanah yang Tak Pernah Usai Oleh: I Made Pria Dharsana “Hukum pertanahan tidak hanya berbicara tentang siapa yang paling dahulu memiliki tanah, tetapi juga siapa yang patut memperoleh perlindungan hukum.” Tidak ada transaksi yang lebih mengandalkan kepercayaan kepada negara selain jual beli tanah. […]
Ketika Girik Kehilangan Daya Bukti
Ketika Girik Kehilangan Daya Bukti: Rekonstruksi Perlindungan Hukum PPAT dan Optimalisasi PPJB Notariil Pasca-2026 Oleh: Dr H. Wira Franciska, SH, MH, SpN Apa yang sesungguhnya berubah ketika girik tidak lagi memiliki daya pembuktian sebagai alas hak atas tanah? Bagi sebagian kalangan, perubahan tersebut mungkin hanya dipandang sebagai penyesuaian administratif dalam sistem pendaftaran tanah. Namun bagi […]
Urgensi Undang-Undang Jabatan PPAT: Jangan Melupakan Sejarah Perjuangan
Urgensi Undang-Undang Jabatan PPAT: Jangan Melupakan Sejarah Perjuangan Oleh: Dr. Syafran Sofyan, S.H., Sp.N, M. Hum “JAS MERAH” Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah. Pesan Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, tidak hanya relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi nilai yang harus dijaga dalam setiap organisasi profesi. Sebab organisasi yang besar tidak dibangun oleh […]
Apostille dan Tantangan Baru Jabatan Notaris
Apostille dan Tantangan Baru Jabatan Notaris Oleh : I Made Pria Dharsana Dunia hukum tidak lagi mengenal batas-batas geografis yang kaku. Sebuah akta notaris yang dibuat di Jakarta hari ini dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan di Singapura, melanjutkan pendidikan di Belanda, melakukan investasi di Jepang, atau menyelesaikan urusan waris di Australia. Mobilitas manusia, investasi, dan […]
Creative Economy Mainstreaming Strategy:
Bagaimana Notaris Menyikapi Pengembangan & Komersialisasi Kekayaan Intelektual di Era Digital Dr Ranti Fauza Mayana, SH Ekonomi kreatif telah bergeser dari sektor pendukung menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi global. Di era digital, kreativitas bukan lagi sekedar ekspresi seni ataupun hobi, melainkan berpotensi menjadi suatu komoditas strategis yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi. Agar potensi ini dapat […]
Dari Perancis , Belanda Lalu Indonesia: Wajah Perkembangan Notaris Indonesia diusia yang ke 118 Tahun
Antara Warisan Latin Notariat, Negara Hukum, dan Tantangan Masa Depan Notaris Indonesia I Made Pria Dharsana Lembaga notaris dalam sistem hukum Indonesia tidak lahir dari ruang kosong sejarah. Ia merupakan hasil perjalanan panjang peradaban hukum Eropa Kontinental yang berakar dari tradisi hukum Romawi, berkembang di Italia pada abad ke-12, mengalami formalisasi kelembagaan di Perancis, disempurnakan […]
MKN Bukan Tameng Impunitas: Notaris Berintegritas,Penegak Hukum Taati Prosedur
I Made Pria Dharsana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bukanlah bentuk penghalang penegakan hukum, melainkan instrumen perlindungan terhadap jabatan notaris sebagai pejabat umum. Mahkamah menyatakan […]
Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan Terbatas: Instrumen Akuntabilitas Korporasi dan Kepastian Hukum Administratif
Oleh : I Made Pria Dharsana Dalam praktik bisnis modern, keberhasilan suatu Perseroan Terbatas tidak lagi semata-mata diukur dari besarnya laba yang diperoleh atau nilai investasi yang berhasil dihimpun. Di tengah tuntutan transparansi, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta digitalisasi layanan administrasi negara, akuntabilitas korporasi justru menjadi salah satu indikator utama yang […]