MKN Bukan Tameng Impunitas: Notaris Berintegritas,Penegak Hukum Taati Prosedur
I Made Pria Dharsana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bukanlah bentuk penghalang penegakan hukum, melainkan instrumen perlindungan terhadap jabatan notaris sebagai pejabat umum. Mahkamah menyatakan […]
Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan Terbatas: Instrumen Akuntabilitas Korporasi dan Kepastian Hukum Administratif
Oleh : I Made Pria Dharsana Dalam praktik bisnis modern, keberhasilan suatu Perseroan Terbatas tidak lagi semata-mata diukur dari besarnya laba yang diperoleh atau nilai investasi yang berhasil dihimpun. Di tengah tuntutan transparansi, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta digitalisasi layanan administrasi negara, akuntabilitas korporasi justru menjadi salah satu indikator utama yang […]
MKN Bukan Benteng Impunitas, Melainkan Pagar Due Process of Law
MKN Bukan Benteng Impunitas, Melainkan Pagar Due Process of Law Oleh: I Made Pria Dharsana Dalam negara hukum, setiap kewenangan harus berjalan di bawah kendali aturan. Tidak ada profesi yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada penegakan hukum yang melabrak prosedur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXIV/2026 memberi pesan tegas: perlindungan terhadap notaris bukanlah privilese, […]
Evaluasi Analitis RPP Tentang Peraturan Jabatan PPAT
Evaluasi Analitis dari Sudut Pandang Akademik dan Praktik Terhadap Perluasan Tanggung Jawab PPAT dalam RPP Tentang Peraturan Jabatan PPAT Oleh : Dr. Ranti Fauza Mayana, SH Peran dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta otentik terkait perolehan dan peralihan hak atas tanah mengalami transformasi yang signifikan di era disrupsi digital dengan berbagai […]
Rekonstruksi Tanggung Jawab PPAT dalam RPP Jabatan PPAT: Antara Kebenaran Formil dan Materiil”
Rekonstruksi Tanggung Jawab PPAT dalam RPP Jabatan PPAT: Antara Kebenaran Formil dan Materiil oleh : Dr. Wira Franciska, SH, MH, SpN Dalam dinamika pembangunan hukum nasional, sektor pertanahan memiliki posisi yang sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan kepastian hukum masyarakat. Dalam konteks tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting […]
Catatan Kritis Akademik Terhadap RPP Tentang Peraturan Jabatan PPAT
Catatan Kritis Akademik terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Dewi Tenty Septi Artiani, S.H., M.H., M.Kn Dr. I Made Pria Dharsana, SH, M. Hum Perkembangan hukum di bidang pertanahan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang sangat signifikan, khususnya dalam rezim pendaftaran tanah. Transformasi ini tidak dapat […]
Made Pria: Bunga, Denda, dan Sunyi yang Dipelihara: Catatan untuk Notaris di Tengah Kontrak yang Tak Lagi Seimbang
Ada yang diam-diam berubah dalam praktik perjanjian kredit kita. Bukan pada teksnya karena teks selalu terlihat rapi. Bukan pada tandatangannya karena semua pihak menandatangani dengan sadar. Tetapi pada cara kontrak itu bekerja. Di atas kertas, semuanya tampak sah. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan legitimasi penuh: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para […]
Lebaran di Jogja: Bukan Mudik, Tapi Arus Balik Rindu
(Yogyakarta – Notarynews) Ada sesuatu yang ganjil setiap Lebaran di Yogyakarta. Ketika kota-kota lain lengang ditinggal warganya pulang kampung, Jogja justru berdenyut lebih kencang. Jalanan tak pernah benar-benar sepi, lampu-lampu kota tetap menyala hingga larut, dan manusia datang seperti gelombang yang tak putus. Ini bukan sekadar arus balik. Ini adalah arus rindu. Mereka datang bukan […]
Membangun Konsep “Wasiat Digital” Dalam Sistem Hukum Perdata dan Hukum Benda di Indonesia
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru yang tidak lagi berwujud fisik, seperti aset kripto, akun digital, data ekonomi, hingga berbagai bentuk kepemilikan berbasis jaringan internet. Aset-aset ini memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat menjadi bagian dari kekayaan seseorang. Namun demikian, sistem hukum perdata Indonesia yang masih sangat dipengaruhi konsep klasik hukum benda […]
Pemindahan Saham dan Ketidaksinkronan Sistem AHU Online: Perlukah Revisi UU PT?”
Pemindahan saham dalam Perseroan Terbatas (PT) bukan sekadar transaksi jual beli biasa. Ia adalah peristiwa hukum yang berdampak langsung pada struktur kepemilikan, keseimbangan kekuasaan dalam perseroan, serta kepastian hukum bagi para pemegang saham. Oleh karena itu, pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Anggaran […]