Salinan Akta Notaris: Analisis Hukum dan Implikasi Pembuktian Dalam Praktik
Salinan Akta Notaris: Analisis Hukum dan Implikasi Pembuktian Dalam Praktik I Made Pria Dharsana Dalam lalu lintas bisnis, perjanjian sangat penting mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian , sangsi dan pengakhiran perjanjian Dalam setiap perjanjian , mengandung Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan kebebasan: Kebebasan membuat […]
Klausula Penyimpanan Sertipikat pada Notaris/PPAT
Klausula Penyimpanan Sertipikat pada Notaris/PPAT dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Pelanggaran Hukum Jabatan Notaris & Hukum Jabatan PPAT Dr KRA MJ. Widijatmoko SH Sp.N Dosen FH & Sekolah Pasca Sarjana Universitas Djuanda Bogor. Pendahuluan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan akta pendahuluan yang mengikat Penjual dan Pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli […]
Pemberlakuan Hukum Waris di Indonesia terhadap WNA yang Meninggal Dunia atau Memiliki Aset di Indonesia
Pemberlakuan Hukum Waris di Indonesia terhadap WNA yang Meninggal Dunia atau Memiliki Aset di Indonesia Oleh: Dr. KRA. MJ. Widijatmoko, SH, Sp.N Pemberlakuan hukum waris di Indonesia terhadap warga negara asing (WNA) yang meninggal dunia atau memiliki harta di Indonesia menjadi persoalan menarik dalam praktik hukum perdata internasional. Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris—KUHPerdata, […]
Anjarini Kencahyati: Administrasi Perkantoran Notaris Tidak Sesederhana Dalam Praktiknya
Administrasi perkantoran notaris sering kali dianggap sebatas urusan tata usaha, padahal dalam praktiknya jauh lebih kompleks. Seorang notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembuatan akta, tetapi juga memastikan seluruh dokumen, tata kelola kantor, dan pengelolaan karyawan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menghindari risiko pelanggaran hukum dan […]
Prof Jawade Hafidz: Tanggung Jawab Hukum Administrasi Negara dalam Menyelamatkan Aset Kekayaan Negara
Tanggung Jawab Hukum Administrasi Negara dalam Menyelamatkan Aset Kekayaan Negara Oleh : Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH. M. Hum Kekayaan negara adalah milik bersama, bukan sekadar angka dalam neraca keuangan, melainkan fondasi kedaulatan bangsa. Namun, ia kerap bocor di jalan yang sama: perilaku koruptif penyelenggara negara, tata kelola pemerintahan yang lemah, serta penegakan hukum […]
PERAN, FUNGSI, TUGAS, & MANFAAT KEBERADAAN ORGANISASI NOTARIS ATAU ORGANISASI PPAT :
Urgensi Amicus Curiae dari Organisasi Notaris arau Organisasi PPAT Dalam Perkara yang Melibatkan Profesi Notaris dan/atau PPAT Sebagai Masukan Pertimbangan Hukum Bagi Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara. Dr. KRA. MJ. Widijatmoko SH Sp.N Penulis & Peneliti MjWinstitute Jakarta Dosen Universitas Djuanda Bogor I. Pendahuluan. Dalam sistem peradilan di Indonesia, peran hakim sebagai penegak hukum dan […]
Kebijakan Tidak Menegakan Hukum Di Laut Kita
Sebelum kita membahas tentang perkaitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas laut dan Sertifikat Hak Milik (SHM) diarea pagar laut, terlebih dahulu perlu penulis ingatkan bahwa sejatinya Mahkamah Konstitusi telah melarang pemanfaatan ruang dengan status Hak Guna Bangunan di perairan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI/2013. Putusan MK tersebut secara tegas melarang adanya pemanfaatan […]
PERAN NOTARIS DALAM PELAYANAN APOSTILLE
PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PELAYANAN APOSTILLE Oleh : Dr I Made Pria Dharsana, SH, M. Hum I. Latar Belakang Perkembangan hubungan antar subjek di lintas batas negara termasuk hubungan hukum keperdataan yang berdasarkan keperluan legalisasi dokumen-dokumen yang bersifat publik. Pada praktiknya, dokumen publik tersebut apabila berasal dari luar negeri maka harus dilegalisasi […]
Peran, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Manfaat Bank Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia
Peran, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Manfaat Bank Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia. Oleh : Dr. KRA. MJ. Widijatmoko SH Sp.N Abstrak Bank Tanah merupakan entitas baru dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Kehadiran Bank Tanah diharapkan mampu menjadi instrumen pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan […]
Konflik Norma Di Sektor Kenotariatan dan Ke PPAT-an
Konflik Norma Di Sektor Kenotariatan dan Ke PPAT-an Oleh : Dr. Pieter Latumeten, SH, SpN, MH Langkah Normalisasi Melalui Uji Materiil dan Atau Pembaharuan Perubahan Hukum Konflik norma dalam sektor kenotariatan dan ke PPATan merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi. Dengan adanya harmonisasi peraturan, penyempurnaan UUJN, dan peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan konflik norma ini […]