Menata Ulang Hukum Desain Industri di Era Industri 5.0.
(Bandung – Notarynews) Perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi, dan semakin cepatnya siklus inovasi telah membuat desain industri berada pada titik perubahan penting. Desain tidak lagi sekadar berbicara mengenai bentuk dan tampilan sebuah produk, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari inovasi, identitas, kekayaan intelektual, nilai ekonomi, dan daya saing industri kreatif. Persoalannya, apakah kerangka hukum […]
Asep Sutandar: UU Desain Industri Perlu Beradaptasi dengan Teknologi
(Bandung, Notarynews) Perkembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan perdagangan elektronik menuntut sistem perlindungan desain industri di Indonesia segera beradaptasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang telah berlaku lebih dari dua dekade dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif sekaligus mendorong daya saing […]
Kurikulum MKn Jayabaya Selaras Regulasi Terbaru
(Jakarta, Notarynews) Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya memastikan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tidak mengubah substansi kurikulum Magister Kenotariatan yang telah lebih dahulu disesuaikan dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas […]
MJ. Widijatmoko: Dosen Dulu, Baru Kurikulum
“Rekonstruksi Program Studi Magister Kenotariatan harus dimulai dari perubahan budaya akademik, bukan sekadar menyusun ulang kurikulum.” (Jakarta – Notarynews) Perubahan besar tengah berlangsung di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Melalui Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang kemudian disempurnakan dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah tidak sekadar mengubah aturan penyelenggaraan pendidikan, tetapi menggeser paradigma pembelajaran secara […]
Standar Internasional Perguruan Tinggi dan Ancaman Penyederhanaan Kurikulum
(Jakarta, Notarynews) Upaya pemerintah mendorong perguruan tinggi Indonesia menuju standar internasional membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Di satu sisi, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan daya saing lulusan dan reputasi akademik Indonesia di tingkat global. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa orientasi internasionalisasi justru dapat meningkatkan biaya pendidikan, menyederhanakan struktur kurikulum, bahkan menjauhkan proses pembelajaran dari […]
PP INI Tegaskan Pemutakhiran Data Anggota Bersifat Wajib
(Jakarta, Notarynews) Bendahara Umum PP INI, De. Erni Kencanawati, SH, SpN mengungkapkan bahwa hingga saat ini organisasi masih menghadapi kendala besar berupa belum tersedianya basis data anggota yang lengkap. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena data keanggotaan dari kepengurusan sebelumnya belum pernah diserahkan secara utuh kepada PP INI, meskipun telah ada putusan pengadilan yang semestinya menjadi […]
PP INI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan PNBP
(Jakarta, Notarynews) Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) secara resmi menyampaikan sikap organisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Sikap tersebut disampaikan melalui konferensi pers pada Senin, (27/7) di Sekretariat PP INI Jalan Sungai Sambas No 2, […]
Kongres XXV INI Bukan Sekadar Memilih Ketua Umum, Momentum Menentukan Arah Organisasi
(Jakarta, Notarynews) Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Amriyati Amin, SH, MH kepada Notarynews di Kantor Sekretariat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indoneia (PP INI) menegaskan bahwa keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (RP3YD) sekaligus Pra Kongres yang diselenggarakan pada 15 – 17 April 2026 di Batam telah menyelesaikan tahapan verifikasi bakal […]
MK Tegaskan Pendaftaran Tanah Tidak Menghapus Hak Lama, Uji Materi Pasal 19 UUPA Ditolak
(Jakarta, Notarynews) Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak dapat dimaknai sebagai dasar untuk menghapus hak atas tanah yang telah diperoleh secara sah, termasuk hak-hak yang belum bersertifikat. Penegasan tersebut disampaikan Mahkamah saat membacakan Putusan […]
Prof Jawade Hafidz : Definisi Advokat dalam KUHAP Baru Berpotensi Kaburkan Batas Kewenangan
(Jakarta, Notarynews) Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai masih menyisakan persoalan mendasar terkait kepastian hukum. Salah satunya menyangkut rumusan definisi advokat yang dianggap berpotensi mengaburkan batas kewenangan antara advokat dan pihak non-advokat. Pandangan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof. […]