PP INI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan PNBP
(Jakarta, Notarynews) Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) secara resmi menyampaikan sikap organisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Sikap tersebut disampaikan melalui konferensi pers pada Senin, (27/7) di Sekretariat PP INI Jalan Sungai Sambas No 2, […]
Kongres XXV INI Bukan Sekadar Memilih Ketua Umum, Momentum Menentukan Arah Organisasi
(Jakarta, Notarynews) Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Amriyati Amin, SH, MH kepada Notarynews di Kantor Sekretariat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indoneia (PP INI) menegaskan bahwa keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (RP3YD) sekaligus Pra Kongres yang diselenggarakan pada 15 – 17 April 2026 di Batam telah menyelesaikan tahapan verifikasi bakal […]
MK Tegaskan Pendaftaran Tanah Tidak Menghapus Hak Lama, Uji Materi Pasal 19 UUPA Ditolak
(Jakarta, Notarynews) Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak dapat dimaknai sebagai dasar untuk menghapus hak atas tanah yang telah diperoleh secara sah, termasuk hak-hak yang belum bersertifikat. Penegasan tersebut disampaikan Mahkamah saat membacakan Putusan […]
Prof Jawade Hafidz : Definisi Advokat dalam KUHAP Baru Berpotensi Kaburkan Batas Kewenangan
(Jakarta, Notarynews) Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai masih menyisakan persoalan mendasar terkait kepastian hukum. Salah satunya menyangkut rumusan definisi advokat yang dianggap berpotensi mengaburkan batas kewenangan antara advokat dan pihak non-advokat. Pandangan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof. […]
Cessie Digugat ke MK, Aturan PKPU Dipersoalkan
(Jakarta, Notarynews) Praktik pengalihan piutang (cessie) kembali menjadi sorotan. Kali ini, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menguji konstitusionalitas penggunaan cessie sebagai dasar untuk memenuhi syarat adanya dua atau lebih kreditor dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun kepailitan. Permohonan tersebut teregister dalam Perkara Nomor 266/PUU-XXIV/2026, yang diajukan PT Minera Power Generation terhadap Pasal 2 ayat […]
PP 30/2026 Mengguncang Profesi Notaris
(Jakarta – Notarynews) Belum genap hitungan hari sejak Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 diumumkan, riak penolakan mulai mengemuka dari berbagai daerah. Regulasi yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 itu tidak sekadar mengubah struktur tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum, tetapi juga memantik perdebatan mengenai batas kewajaran kebijakan fiskal […]
Urgensi Undang-Undang Jabatan PPAT: Jangan Melupakan Sejarah Perjuangan
Urgensi Undang-Undang Jabatan PPAT: Jangan Melupakan Sejarah Perjuangan Oleh: Dr. Syafran Sofyan, S.H., Sp.N, M. Hum “JAS MERAH” Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah. Pesan Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, tidak hanya relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi nilai yang harus dijaga dalam setiap organisasi profesi. Sebab organisasi yang besar tidak dibangun oleh […]
Apostille dan Tantangan Baru Jabatan Notaris
Apostille dan Tantangan Baru Jabatan Notaris Oleh : I Made Pria Dharsana Dunia hukum tidak lagi mengenal batas-batas geografis yang kaku. Sebuah akta notaris yang dibuat di Jakarta hari ini dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan di Singapura, melanjutkan pendidikan di Belanda, melakukan investasi di Jepang, atau menyelesaikan urusan waris di Australia. Mobilitas manusia, investasi, dan […]
KBLI Pariwisata 2025: Menata Ulang Ekosistem Usaha, Menguatkan Kepastian Hukum
(Jakarta – Notarynews) Transformasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 bukan sekadar perubahan kode administrasi kegiatan usaha. Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi besar pemerintah dalam membangun ekosistem perizinan berusaha yang semakin terintegrasi, akurat, dan berbasis risiko. Bagi dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, perubahan tersebut akan memengaruhi sinkronisasi data antara sistem […]
Transformasi KBLI Pariwisata 2025 Jadi Fondasi Reformasi Perizinan, Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
(Jakarta – Notarynews) Pemerintah mulai melakukan transformasi besar dalam tata kelola sektor pariwisata melalui penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pariwisata 2025 yang akan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyelaraskan klasifikasi kegiatan usaha dengan perkembangan ekonomi digital, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi perizinan berusaha berbasis […]