(SEMARANG – NOTARYNEWS) Sengketa tanah tidak selalu berawal dari perebutan lahan. Tidak jarang, persoalan justru muncul dari balik dokumen yang tampak sah, surat kuasa yang disalahgunakan, hingga lemahnya pemeriksaan identitas dan kewenangan para pihak dalam proses peralihan hak. Ketika satu tahapan pemeriksaan terlewat, sertifikat tanah bahkan dapat berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa pencegahan sengketa dan praktik mafia tanah tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Diperlukan ketelitian, kehati-hatian, serta integritas dalam setiap proses transaksi pertanahan. Kesadaran inilah yang perlu dibangun sejak pendidikan, terutama bagi mahasiswa Magister Kenotariatan yang dipersiapkan menjadi calon Notaris dan PPAT.
Berangkat dari persoalan tersebut, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menggelar kuliah umum bertajuk “Mitigasi Risiko Hukum dalam Peralihan dan Pembebanan Hak: Sinergi ATR/BPN dan Notaris/PPAT dalam Pencegahan Sengketa dan Mafia Tanah”, Sabtu, 26 September 2026.
Kegiatan yang dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Unissula, Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., ini menghadirkan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dr. Arief Muliawan, S.H., M.H., QGIA, sebagai pembicara utama. Diskusi dipandu Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H., sebagai moderator.
Sebelum menjabat Direktur Jenderal, Dr. Arief pernah mengemban tugas sebagai Inspektur Wilayah I Kementerian ATR/BPN. Ia juga memiliki perjalanan karier panjang di Kejaksaan RI dan kerap menjadi narasumber dalam pendidikan dan pelatihan pemberantasan mafia tanah.
Dalam paparannya, Dr. Arief menekankan bahwa kepastian hukum dalam peralihan dan pembebanan hak atas tanah merupakan fondasi perlindungan bagi para pihak, keamanan investasi, sekaligus tertib administrasi pertanahan.
Ia memetakan empat sumber utama sengketa pertanahan. Pertama, cacat subjek, berkaitan dengan identitas dan kewenangan para pihak. Kedua, cacat objek, menyangkut status, batas, dan kemungkinan adanya sengketa atas tanah. Ketiga, cacat prosedur dalam proses peralihan hak. Keempat, cacat dokumen, termasuk dokumen palsu atau tidak lengkap.
Untuk menutup berbagai celah tersebut, Dr. Arief memperkenalkan konsep “5 Gate Pemeriksaan”, yakni lima tahapan pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian dalam transaksi pertanahan. Kelimanya meliputi validasi subjek, validasi objek, validasi dokumen dan kewenangan, validasi prosedur dan akta, serta validasi pencatatan dan data pertanahan.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada kelengkapan administrasi. Kebenaran identitas, kewenangan pihak yang bertindak, keabsahan dokumen, serta kesesuaian data pertanahan harus dipastikan secara menyeluruh.
Mafia Tanah dan Celah Penyalahgunaan Surat Kuasa
Untuk memberikan gambaran konkret, Dr. Arief mengangkat sejumlah kasus pertanahan yang sempat menjadi perhatian publik, antara lain kasus Mbah Tupon di Bantul, keluarga Nirina Zubir di Jakarta Barat, serta Nenek Elina Widjajanti di Surabaya.
Ketiga kasus tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam perlindungan hak atas tanah. Sertifikat diduga dialihkan kepada pihak lain melalui penggunaan surat kuasa yang bermasalah atau diduga palsu, tanpa sepengetahuan pemilik yang sah.
Dari berbagai kasus itu, terlihat sejumlah pola kerawanan yang berulang, mulai dari verifikasi identitas dan kewenangan pemberi kuasa yang tidak memadai, tidak adanya konfirmasi langsung kepada pemilik tanah, hingga lemahnya deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan. Risiko semakin besar ketika pihak yang menjadi sasaran merupakan kelompok rentan, terutama masyarakat lanjut usia.
Dr. Arief menegaskan pentingnya peran PPAT sebagai garda awal pencegahan risiko hukum dalam transaksi pertanahan. Pemeriksaan keabsahan subjek, objek, dan dokumen harus dilakukan secara cermat melalui penerapan prinsip due diligence.
Ia juga mendorong standardisasi daftar pemeriksaan (checklist), penguatan koordinasi antara PPAT dan Kantor Pertanahan, integrasi data secara elektronik, serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap transaksi berisiko.
Mitigasi, menurutnya, tidak cukup dilakukan ketika persoalan hukum sudah muncul. Upaya pencegahan harus berlangsung sebelum transaksi, pada saat transaksi, hingga setelah proses peralihan hak dilakukan. Dengan demikian, pendekatan preventif harus lebih diutamakan daripada penyelesaian sengketa yang sering kali membutuhkan waktu panjang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Membangun Kesadaran Profesi Sejak Bangku Pendidikan
Bagi Magister Kenotariatan Unissula, kuliah umum ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan perspektif akademik dengan persoalan nyata dalam praktik pertanahan. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami norma dan ketentuan hukum, tetapi juga perlu memiliki kemampuan mengenali potensi risiko serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan profesional.
Pembekalan tersebut penting mengingat Notaris dan PPAT kelak berhadapan langsung dengan berbagai kepentingan hukum masyarakat. Ketelitian memeriksa identitas, kewenangan, objek, dan dokumen bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut perlindungan hak dan kepastian hukum para pihak.
Melalui kegiatan ini, Dekan Fakultas Hukum Unissula, Dr. Jawade Hafidz, SH, MH berharap mahasiswa semakin memahami bahwa profesi Notaris dan PPAT menuntut lebih dari sekadar penguasaan aspek formal hukum. Integritas, kehati-hatian, dan tanggung jawab profesional merupakan fondasi yang harus dibangun sejak masa pendidikan.
“Pemberantasan mafia tanah tidak hanya bertumpu pada tindakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan harus dimulai dari sistem pemeriksaan yang kuat, koordinasi antarlembaga, serta sumber daya manusia profesional yang memiliki komitmen menjaga kepastian hukum pertanahan,” ujarnya saat membuka acara kuliah umum. (Pramono)
