(BANDUNG – NOTARYNEWA) Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Padjadjaran (IKANO Unpad) kembali memperkuat kontribusinya terhadap pengembangan hukum nasional melalui peluncuran Book Chapter 2026 bertema “Pokok-Pokok Pemikiran IKANO Unpad bagi Pengembangan Hukum Nasional”. Buku yang memuat 17 manuskrip tersebut diterbitkan oleh PT Refika Aditama dalam rangka Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum Unpad.
Ketua Umum IKANO Unpad periode 2023–2027, Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., mengatakan penerbitan buku ini merupakan bagian dari konsistensi organisasi dalam menghimpun dan menyebarluaskan pemikiran hukum yang lahir dari lingkungan akademik, organisasi profesi, serta jejaring IKANO Unpad.
Menurut Ranti, pengembangan hukum nasional membutuhkan pemikiran yang terbuka, mendalam, dan bertanggung jawab, terutama dalam merespons dinamika masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gagasan yang dihimpun dalam buku tersebut diharapkan menjadi bahan refleksi bagi akademisi, praktisi, pembentuk kebijakan, mahasiswa, dan masyarakat luas.
Penerbitan Book Chapter 2026 merupakan karya ketiga yang digagas IKANO Unpad. Sebelumnya, organisasi ini menerbitkan buku bertema serupa pada 2021 dan “Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital” pada 2023.
Buku edisi terbaru ini juga didedikasikan kepada almarhum Badar Baraba, S.H., M.H., Dosen Luar Biasa Magister Kenotariatan Unpad sekaligus pendiri IKANO Unpad yang pernah menjabat sebagai ketua umum selama dua periode, yakni 2007–2011 dan 2011–2015. Dedikasi tersebut merupakan bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdiannya dalam membangun organisasi.
17 Manuskrip, Lima Kelompok Pembahasan
Tim Editor buku, Dr. Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.H., didampingi Zahra Cintana, S.H., M.H., menjelaskan bahwa 17 manuskrip dalam buku tersebut disunting oleh tim yang ditugaskan IKANO Unpad. Naskah-naskah karya pakar, akademisi, dan guru besar itu dikelompokkan ke dalam lima bagian utama.
Pembahasannya mencakup transformasi digital dan tantangan profesi notaris di era kecerdasan buatan; kewenangan dan tanggung jawab direksi melalui prinsip business judgment rule (BJR), penemuan hukum dalam pembuatan akta autentik, serta pertanggungjawaban pidana notaris.
Tiga kelompok lainnya mengulas peran notaris dalam hukum bisnis, perjanjian, penjaminan, dan hukum syariah; dinamika hukum agraria, pertanahan, dan keperdataan; serta perkembangan hukum perkawinan, keluarga, dan waris.
Dadang menegaskan, penyuntingan dilakukan tanpa mengubah substansi pemikiran penulis. Fokus tim editor adalah memperbaiki aspek teknis, mulai dari tata tulis, tipografi, penggunaan bahasa, diksi, catatan, hingga konsistensi istilah sesuai kaidah bahasa baku.
Jika ditemukan bagian yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, tim editor terlebih dahulu berkoordinasi dengan penulis terkait. Dengan cara tersebut, kualitas penyajian naskah dapat ditingkatkan tanpa menggeser gagasan yang hendak disampaikan.
Menurut Dadang, kekuatan buku ini terletak pada keberanian para penulis mengangkat persoalan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam bidang kenotariatan dan hukum keperdataan.
Isu cyber notary, misalnya, perlu dikaji dalam kaitannya dengan regulasi yang berlaku. Demikian pula persoalan pertanggungjawaban pidana notaris dalam kondisi tertentu, termasuk dugaan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Kajian tersebut diharapkan dapat memperluas perspektif notaris dan calon notaris dalam memahami perkembangan hukum kontemporer. Lebih jauh, pemikiran yang dihimpun dalam buku ini berpotensi menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan.
Jembatan antara Akademik dan Praktik
Apresiasi terhadap penerbitan buku ini juga disampaikan Dekan Fakultas Hukum Unpad periode 2026–2030, Dr. Achmad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D. Ia menilai penerbitan untuk ketiga kalinya menunjukkan konsistensi alumni Program Kenotariatan Unpad dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum nasional.
Menurut Achmad Gusman, keterlibatan alumni, praktisi notaris dan PPAT, akademisi, serta pakar membuat buku ini menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan beragam perspektif dalam menjawab perkembangan hukum.
Ia juga melihat materi buku tersebut relevan untuk memperkaya referensi pembelajaran, khususnya di Program Magister Kenotariatan. Topik seperti hukum ekonomi, hukum bisnis, cyber law, cyber notary, dan kecerdasan buatan memiliki keterkaitan dengan perkembangan keilmuan maupun kebutuhan praktik profesi.
Namun, Dekan FH UNPAD ini berharap kontribusi buku tidak berhenti sebagai pemikiran akademik. Gagasan yang dihasilkan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan hukum nasional.
Ia menilai alumni memiliki posisi strategis karena tidak hanya membawa bekal keilmuan dari perguruan tinggi, tetapi juga pengalaman berhadapan langsung dengan persoalan dalam dunia praktik dan dunia kerja.
Pengalaman tersebut dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan kebutuhan praktisi dengan pengembangan pemikiran akademik. Karena itu, ia berharap kolaborasi antara IKANO Unpad dan Fakultas Hukum Unpad terus diperkuat, baik dalam pengembangan keilmuan maupun kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional.
Melalui penerbitan Book Chapter ketiga ini, IKANO Unpad menegaskan perannya sebagai wadah alumni untuk menyumbangkan gagasan bagi perkembangan hukum. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemikiran yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai publikasi, tetapi turut memperkaya diskursus akademik, praktik kenotariatan, dan perumusan kebijakan hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat. (Pramono)
