(Bandung – Notarynews) Ketika teknologi mulai mengubah cara hukum bekerja, profesi Notaris tidak lagi cukup hanya bertanya: siapkah menggunakan teknologi? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapkah hukum menjamin bahwa transformasi itu tetap melahirkan kepastian?
Pertanyaan itulah yang menemukan momentumnya di Bandung. Kementerian Hukum memberikan penghargaan kepada Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., M.Kn. dan Dr. H. Dhody A.R. Widjajaatmadja, S.H., M.H., Sp.N., sebagai bagian dari apresiasi pemerintah terhadap kontribusi dalam pengembangan kenotariatan dan profesionalitas organisasi profesi.
Penghargaan diserahkan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dalam rangkaian High Level Dialogue – Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di The Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (31/8/2026). Pemberian penghargaan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-38.KP.05.03 Tahun 2026.
Penghargaan kepada Ranti Fauza Mayana diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam pengembangan kenotariatan melalui “Pemikiran dan Inovasi di Bidang Cyber Notary”. Sementara penghargaan kepada Dhody A.R. Widjajaatmadja diberikan dalam kaitannya dengan kontribusi Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jabar INI) dalam penguatan tata kelola dan profesionalitas anggota.
Bagi dunia notariat, momentum tersebut menjadi lebih dari sekadar seremoni. Ia hadir di tengah perubahan besar yang sedang dihadapi profesi: digitalisasi pelayanan, tuntutan integrasi data, perkembangan cyber notary, sekaligus kebutuhan untuk memperkuat dan memperbarui hukum keperdataan serta kenotariatan.
Ketika Notaris Memasuki Ruang Digital
Di satu sisi, teknologi membuka peluang bagi pelayanan hukum yang lebih cepat, efisien dan terintegrasi. Di sisi lain, profesi notaris memiliki prinsip yang tidak boleh ikut tergerus oleh perubahan: kehati-hatian, autentisitas, independensi, kerahasiaan dan tanggung jawab jabatan. Karena itu, cyber notary sesungguhnya bukan sekadar persoalan penggunaan teknologi.
Persoalan utamanya adalah bagaimana teknologi dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat pelayanan, sementara kewenangan dan tanggung jawab notaris tetap berdiri di atas fondasi hukum. Ranti Fauza Mayana melihat perkembangan tersebut sebagai bagian dari agenda pembaruan kenotariatan yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi dan organisasi profesi.
“Teknologi harus ditempatkan sebagai tool, sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum, bukan menggantikan peran dan tanggung jawab notaris,” ujar Ranti.
Menurut dia dalam wawancaranya dengan Notarynews, digitalisasi kenotariatan harus berjalan seiring dengan penguatan prinsip jabatan. Kehati-hatian, autentisitas, independensi, kerahasiaan dan tanggung jawab profesi tetap harus menjadi pijakan, meskipun mekanisme pelayanan terus berkembang.
“Transformasi digital kenotariatan harus diikuti dengan transformasi hukum. Kita membutuhkan kerangka hukum yang mampu memberikan kepastian, perlindungan dan kepercayaan dalam pelaksanaan jabatan notaris di ruang digital,” katanya.
IKANO UNPAD dan Penguatan Profesionalitas
Semangat pengembangan profesionalitas tersebut juga tercermin dalam aktivitas IKANO UNPAD (Ikatan Notariat Universitas Padjadjaran) di bawah kepemimpinan Dr. Ranti sebagai Ketua Umum. IKANO UNPAD aktif menjalankan berbagai program yang mempertemukan kepentingan akademik, profesionalitas dan pengabdian kepada masyarakat.
Organisasi alumni tersebut juga terus memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai instansi melalui penyelenggaraan seminar nasional, Focus Group Discussion (FGD), serta penerbitan book chapter yang kini telah memasuki edisi ketiga. Salah satu yang menarik adalah penerbitan book chapter yang secara khusus mengangkat tema “Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital”, sebagai bentuk respons IKANO terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lanskap profesi kenotariatan.
Rangkaian program tersebut berjalan beriringan dengan agenda tahunan bersama almamater, baik dalam bidang akademik maupun penggalangan dana abadi bagi Universitas Padjadjaran (UNPAD), yang secara konsisten telah dilaksanakan selama tujuh tahun. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa Program Magister Kenotariatan, program pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan yang memperkuat jejaring profesional di antara para lulusan Kenotariatan Universitas Padjadjaran.
Dengan demikian, kiprah IKANO tidak berhenti pada fungsi sebagai wadah silaturahmi alumni, tetapi berkembang menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan alumni, almamater, dunia profesi, pemerintah, dan masyarakat. Dari ruang akademik hingga praktik profesional, IKANO berupaya menjaga agar hubungan antara alumni dan almamater tetap produktif, relevan, dan memberi manfaat nyata.
Di tengah perubahan hukum dan teknologi, jejaring semacam ini menjadi penting untuk menjaga agar peningkatan kompetensi tidak berhenti pada ruang pendidikan, tetapi terus terhubung dengan perkembangan praktik profesi.
Bagi Ranti, penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia tersebut menjadi sebuah kehormatan sekaligus dorongan untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan kenotariatan Indonesia.
Ranti menyampaikan rasa syukurnya atas apresiasi yang diberikan pemerintah. Menurut dia, penghargaan tersebut bukan semata-mata pencapaian pribadi, melainkan menjadi motivasi untuk terus berkontribusi melalui pemikiran, pendidikan, pengabdian dan pengembangan profesi kenotariatan.
Hampir 6.000 Notaris dan Tantangan Pembinaan
Sementara itu, Ketua Pengwil Jabar INI Dr. H. Dhody A.R. Widjajaatmadja, S.H., M.H., Sp.N., melihat penghargaan yang diterima Pengwil Jabar INI sebagai apresiasi pemerintah terhadap proses pembinaan profesionalitas notaris di Jawa Barat.
“Ini merupakan penghargaan dari pemerintah sebagai bentuk apresiasi Menteri terhadap Pengwil Jabar INI dalam tata kelola profesionalitas anggota se-Jawa Barat,” ujar Dhody.
Jawa Barat kini memiliki hampir 6.000 notaris yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Menjaga kualitas profesionalitas dalam jumlah anggota yang besar tentu membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Pengwil Jabar INI menjalankan berbagai agenda, antara lain Pertemuan Antar Daerah se-Jawa Barat, seminar, pelatihan, FGD, pembinaan anggota hingga magang bersama bagi Anggota Luar Biasa (ALB).
Bagi Dhody, seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi untuk memastikan notaris tetap memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan jabatan. Namun, tantangan terbesar justru muncul ketika profesi harus berhadapan dengan perubahan zaman.
“Problematikanya adalah bagaimana notaris harus bertransformasi dengan mengikuti perkembangan zaman, dengan tetap berpegangan pada etika dan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Transformasi Profesi Harus Diikuti Transformasi Hukum
Perubahan teknologi pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan hukum.Menurut Dhody, profesi notaris memang harus mampu beradaptasi. Namun adaptasi tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang memberikan kepastian.
“Ke depan harus ada transformasi hukum untuk adanya kepastian hukum, khususnya hukum keperdataan dan kenotariatan,” tegasnya.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan cyber notary tidak berhenti pada kesiapan perangkat digital atau kompetensi notaris. Ada pekerjaan hukum yang jauh lebih mendasar: membangun konstruksi hukum yang mampu menjawab perkembangan teknologi, memberikan kepastian terhadap pelaksanaan jabatan, sekaligus melindungi masyarakat.
Digitalisasi Harus Bermuara pada Kepastian
Arah tersebut juga sejalan dengan pesan pemerintah dalam Festival Layanan AHU Berdampak 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) merupakan bagian penting dari kualitas negara hukum. Modernisasi layanan tidak boleh berhenti pada kemudahan prosedur, tetapi harus menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menyoroti pentingnya integrasi data antarlembaga agar pelayanan hukum tidak berjalan secara terpisah. Pesannya menjadi relevan bagi profesi notaris. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan administrasi dari kertas ke layar, tetapi membangun ekosistem pelayanan hukum yang lebih terintegrasi, efisien dan dapat dipercaya. Untuk itu, penghargaan yang diberikan kepada Ketua Umum IKANO UNPAD dan Ketua Pengwil Jabar INI dapat ditempatkan dalam konteks yang lebih luas.
Yang mendapat apresiasi bukan hanya individu atau organisasi, tetapi juga semangat untuk menjaga profesionalitas sambil membawa kenotariatan memasuki era baru Teknologi akan terus bergerak. Profesi notaris pun harus bergerak. Namun satu hal tidak boleh berubah: etika, tanggung jawab jabatan dan kepastian hukum harus tetap menjadi fondasi.
Dari Jawa Barat, pesan itu terasa semakin jelas: transformasi kenotariatan tidak cukup hanya dengan menjadi digital. Ia harus menjadi lebih profesional, lebih adaptif, dan pada akhirnya lebih mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Pramono)
