Tanah Adat Pasca PP 18 Tahun 2021 : Antara Bukti Lama dan Risiko Baru
Tak Bisa Lagi Bilang “Saya Tidak Tahu” (Semarang — Notarynews) Peralihan hak atas tanah yang masih didasarkan pada letter C, girik, petok, pipil, maupun berbagai bukti tanah adat lainnya masih menjadi persoalan yang kerap ditemui dalam praktik pertanahan. Di tengah upaya pemerintah mendorong percepatan pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, keberadaan Peraturan Pemerintah […]
Kakanwil BPN Jateng: Sinergi BPN dan PPAT Jadi Kebutuhan Pelayanan Pertanahan
(Semarang – Notarynews) Dinamika pelayanan pertanahan yang semakin kompleks menuntut adanya kolaborasi yang erat antara Kantor Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian hukum, sinergi antar pemangku kepentingan di bidang pertanahan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan yang profesional dan […]
Ketika Kapal Dibeli Tanpa Akta, Sengketa Menunggu di Pelabuhan
(Semarang – Notarynews) Sebuah kapal mungkin telah berpindah tangan, berlayar bersama pemilik baru, bahkan menghasilkan keuntungan dari aktivitas pelayaran maupun perikanan. Namun di mata hukum, kapal tersebut belum tentu sah dimiliki oleh orang yang menguasainya. Tidak sedikit transaksi kapal di Indonesia yang hanya berbekal kuitansi, surat sederhana, atau kesepakatan di bawah tangan tanpa melalui mekanisme […]
Kajati Jabar Tekankan Pemulihan Aset dan Pidana Militer
(Bandung – Notarynews) Pergantian pejabat di lingkungan Kejaksaan bukan sekadar agenda administratif atau seremonial belaka. Di tengah tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang semakin akuntabel, setiap rotasi jabatan justru menjadi momentum untuk memperkuat peran institusi dalam menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam pelantikan Asisten Pemulihan Aset dan Asisten Pidana Militer pada […]
Prof. Maria kepada PPAT: “Bekerjalah dengan Hati Nurani”
(SOLO — NOTARYNEWS) Di tengah pembahasan pasal, kuasa menjual, dan rumitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Guru Besar Hukum Agraria UGM, Prof. Maria W. Sumardjono, justru menutup paparannya dengan kalimat sederhana. “PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, bekerjalah dengan hati nurani.” Kalimat itu sejenak membuat ruang seminar yang dihadiri sekitar 400 peserta menjadi hening. Sebab […]
400 Peserta Hadiri Semnas Pertanahan IPPAT Solo, Bahas PPJB dan Kuasa Menjual
(Solo – Notarynews) Sebanyak 400 peserta menghadiri Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Surakarta di Hotel Alila Solo, Jalan Slamet Riyadi No. 562, Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Mengangkat tema “PPJB dan Kuasa Menjual Dalam Peralihan Hak Atas Tanah: Antara Kebutuhan Praktik dan Potensi Penyalahgunaan,” […]
Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan Terbatas: Instrumen Akuntabilitas Korporasi dan Kepastian Hukum Administratif
Oleh : I Made Pria Dharsana Dalam praktik bisnis modern, keberhasilan suatu Perseroan Terbatas tidak lagi semata-mata diukur dari besarnya laba yang diperoleh atau nilai investasi yang berhasil dihimpun. Di tengah tuntutan transparansi, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta digitalisasi layanan administrasi negara, akuntabilitas korporasi justru menjadi salah satu indikator utama yang […]
Kajati Jabar Lantik Kajari Sukabumi dan Koordinator Baru
(Bandung – Notarynews) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sutikno, resmi melantik Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Aula R. Soeprapto Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Rabu (17/6/2026). Pejabat yang dilantik yaitu Tumpal Eben Ezer sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Dimas Aditya sebagai […]
Mulai 15 Juni 2026, Notaris Wajib Gunakan KBLI 2025: Salah Kode Bisa Hambat Pengesahan dan Perizinan Usaha
(Jakarta – Notarynews) Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM resmi mengumumkan penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 pada Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Online) dan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS). Kebijakan tersebut akan mulai berlaku efektif pada 15 Juni 2026 […]
PA Soreang Bantah Terbitkan Akta Cerai, Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Sindikat Dokumen Palsu
(Bandung – Notarynews) Dugaan penggunaan akta cerai palsu yang mencatut nama Pengadilan Agama (PA) Soreang, Kabupaten Bandung, menjadi peringatan bagi notaris dan PPAT untuk lebih cermat memverifikasi dokumen yang digunakan para pihak dalam setiap perbuatan hukum. Kasus ini terungkap setelah Niken Megawati binti Endi Sulaeman meminta kuasa hukumnya, Ramadhaniel S. Daulay, memeriksa keabsahan Akta Cerai […]