KBLI Pariwisata 2025: Menata Ulang Ekosistem Usaha, Menguatkan Kepastian Hukum
(Jakarta – Notarynews) Transformasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 bukan sekadar perubahan kode administrasi kegiatan usaha. Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi besar pemerintah dalam membangun ekosistem perizinan berusaha yang semakin terintegrasi, akurat, dan berbasis risiko. Bagi dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, perubahan tersebut akan memengaruhi sinkronisasi data antara sistem […]
Transformasi KBLI Pariwisata 2025 Jadi Fondasi Reformasi Perizinan, Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
(Jakarta – Notarynews) Pemerintah mulai melakukan transformasi besar dalam tata kelola sektor pariwisata melalui penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pariwisata 2025 yang akan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyelaraskan klasifikasi kegiatan usaha dengan perkembangan ekonomi digital, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi perizinan berusaha berbasis […]
IKANOT Jayabaya Gelar BIMTEK UPPAT 2026, Perkuat Kompetensi Alumni Menuju PPAT Profesional
(Jakarta – Notarynews) Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Jayabaya (IKANOT Jayabaya) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas profesi dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (UPPAT) Tahun 2026. Kegiatan yang diperuntukkan bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (ALB-IPPAT) dan calon peserta UPPAT tersebut digelar pada Sabtu (4/7/2026) di Aula […]
Akta Lepas Bukan Jalan Pintas Peralihan Hak, Notaris Diingatkan Perkuat Prinsip Kehati-hatian
(Badung – Notarynews) Di tengah meningkatnya investasi dan dinamika regulasi pertanahan, penggunaan Akta Lepas masih kerap menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik. Tidak sedikit yang menganggap akta tersebut telah cukup untuk memindahkan hak atas tanah, padahal secara hukum Akta Lepas hanyalah salah satu instrumen dalam proses pertanahan yang harus diikuti dengan mekanisme administrasi dan pendaftaran hak sesuai […]
Uji Materi Kewenangan Akta Pertanahan Kembali Bergulir, Pemohon Minta MK Tegaskan Wewenang Notaris
(Jakarta – Notarynews) Perdebatan mengenai batas kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan kembali memasuki babak penting. Di hadapan Mahkamah Konstitusi, pemohon tidak hanya meminta penafsiran baru terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga mengusulkan perubahan yang berpotensi membawa implikasi besar terhadap praktik kenotariatan, jabatan PPAT, serta sistem pendaftaran tanah di Indonesia. […]
Creative Economy Mainstreaming Strategy:
Bagaimana Notaris Menyikapi Pengembangan & Komersialisasi Kekayaan Intelektual di Era Digital Dr Ranti Fauza Mayana, SH Ekonomi kreatif telah bergeser dari sektor pendukung menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi global. Di era digital, kreativitas bukan lagi sekedar ekspresi seni ataupun hobi, melainkan berpotensi menjadi suatu komoditas strategis yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi. Agar potensi ini dapat […]
Dari Perancis , Belanda Lalu Indonesia: Wajah Perkembangan Notaris Indonesia diusia yang ke 118 Tahun
Antara Warisan Latin Notariat, Negara Hukum, dan Tantangan Masa Depan Notaris Indonesia I Made Pria Dharsana Lembaga notaris dalam sistem hukum Indonesia tidak lahir dari ruang kosong sejarah. Ia merupakan hasil perjalanan panjang peradaban hukum Eropa Kontinental yang berakar dari tradisi hukum Romawi, berkembang di Italia pada abad ke-12, mengalami formalisasi kelembagaan di Perancis, disempurnakan […]
Mengawal Investasi, Menjaga Kepastian Hukum: Kompetensi Notaris dalam Akta Pertanahan
(Gianyar – Notarynews) Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Bali, Kabupaten Gianyar memiliki dinamika transaksi pertanahan yang terus meningkat. Pertumbuhan investasi di sektor pariwisata, pembangunan vila, hotel, restoran, hingga kawasan usaha menjadikan lalu lintas perbuatan hukum atas tanah semakin kompleks. Di tengah tingginya aktivitas tersebut, setiap transaksi menuntut kehati-hatian yang tinggi agar tidak berujung […]
MK Tak Terima Gugatan Pasal 66 UU Jabatan Notaris, Mekanisme Persetujuan MKN Tetap Berlaku
(Jakarta – Notarynews) Upaya mengubah mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam proses peradilan kembali kandas di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 175/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Senin (29/6/2026), Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi yang diajukan oleh Henoch Thomas dan Syamsul Jahidin terhadap Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan putusan tersebut, ketentuan yang […]
MKN Bukan Tameng Impunitas: Notaris Berintegritas,Penegak Hukum Taati Prosedur
I Made Pria Dharsana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bukanlah bentuk penghalang penegakan hukum, melainkan instrumen perlindungan terhadap jabatan notaris sebagai pejabat umum. Mahkamah menyatakan […]