MKN Bukan Benteng Impunitas, Melainkan Pagar Due Process of Law
MKN Bukan Benteng Impunitas, Melainkan Pagar Due Process of Law Oleh: I Made Pria Dharsana Dalam negara hukum, setiap kewenangan harus berjalan di bawah kendali aturan. Tidak ada profesi yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada penegakan hukum yang melabrak prosedur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXIV/2026 memberi pesan tegas: perlindungan terhadap notaris bukanlah privilese, […]
Presiden UINL: Peran Strategis Notaris dalam Menjaga Iklim Investasi
(Montenegro – Notarynews) Peran notaris dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas investasi kembali mendapat perhatian dunia internasional. Hal tersebut ditegaskan Presiden Union Internationale du Notariat (UINL), Dr. David Figueroa Márquez, saat menghadiri peringatan 15 tahun notariat Montenegro di Podgorica pada 25 April 2026. Dalam momentum tersebut, Presiden UINL menekankan bahwa notaris bukan sekadar pejabat pembuat […]
Evaluasi Analitis RPP Tentang Peraturan Jabatan PPAT
Evaluasi Analitis dari Sudut Pandang Akademik dan Praktik Terhadap Perluasan Tanggung Jawab PPAT dalam RPP Tentang Peraturan Jabatan PPAT Oleh : Dr. Ranti Fauza Mayana, SH Peran dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta otentik terkait perolehan dan peralihan hak atas tanah mengalami transformasi yang signifikan di era disrupsi digital dengan berbagai […]
Pra Kongres INI 2026: Momentum Konsolidasi Organisasi dan Peneguhan Arah Strategis INI Kedepan
(Batam – Notarynews) Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara resmi membuka kegiatan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (RP3YD)/Pra Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berlangsung di Wyndham Hotel Panbil, Rabu (15/4). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam mempersiapkan Kongres INI yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2026 di Jawa Tengah. Dalam sambutannya, […]
Paradigma Baru Kepailitan: Prof. Yuhelson Dorong Perdamaian sebagai Summum Bonum
(Jakarta – Notarynews) Hukum kepailitan Indonesia dinilai perlu mengalami pergeseran paradigma mendasar, dari yang selama ini berorientasi pada likuidasi menuju pendekatan rekonstruksi hubungan ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Yuhelson, SH, MH, MKn dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jayabaya dalam Kepakaran di Bidang Hukum Kepailitan yang dikukuhkan di Auditorium Prof. […]
Julius Tegas Tolak Pembebanan Tanggung Jawab Materil kepada PPAT: Itu Ranah Penegak Hukum, Bukan PPAT
(Jakarta – Notarynews) Di tengah meningkatnya kompleksitas praktik pertanahan dan tuntutan profesionalitas, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kian berada dalam sorotan. Tidak hanya dituntut cermat dalam aspek administratif dan yuridis, PPAT juga dihadapkan pada potensi persoalan hukum yang semakin beragam. Dalam konteks ini, Majelis Kehormatan memiliki peran strategis dalam menjaga marwah profesi sekaligus memastikan […]
RPP PPAT Dinilai Kebablasan, Syafran Sofyan Desak Peninjauan Ulang
(Jakarta – Notarynews) Rencana perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 kembali menuai sorotan dari kalangan praktisi. Di tengah upaya pemerintah memperkuat sistem administrasi pertanahan, sejumlah ketentuan dalam draft terbaru justru dinilai berpotensi melampaui batas kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan mengaburkan prinsip […]
Rekonstruksi Tanggung Jawab PPAT dalam RPP Jabatan PPAT: Antara Kebenaran Formil dan Materiil”
Rekonstruksi Tanggung Jawab PPAT dalam RPP Jabatan PPAT: Antara Kebenaran Formil dan Materiil oleh : Dr. Wira Franciska, SH, MH, SpN Dalam dinamika pembangunan hukum nasional, sektor pertanahan memiliki posisi yang sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan kepastian hukum masyarakat. Dalam konteks tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting […]
Catatan Kritis Akademik Terhadap RPP Tentang Peraturan Jabatan PPAT
Catatan Kritis Akademik terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Dewi Tenty Septi Artiani, S.H., M.H., M.Kn Dr. I Made Pria Dharsana, SH, M. Hum Perkembangan hukum di bidang pertanahan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang sangat signifikan, khususnya dalam rezim pendaftaran tanah. Transformasi ini tidak dapat […]
Keberlanjutan atau Penyesuaian: Ujian Kepemimpinan di Tubuh INI
Kontestasi menuju kursi Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Periode 2026 -2029 tidak lagi dapat dibaca sebagai pergantian rutin dalam organisasi profesi. Di baliknya, tersimpan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah organisasi akan bertahan dalam pola yang ada, atau mulai menyesuaikan diri dengan tekanan profesi yang kian kompleks. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa profesi notaris tidak sedang […]