(Notarynews – Jakarta) Perpecahan di tubuh Ikatan Notaris Indonesia yang terjadi dua tahun terakhir sepertinya mulai nencair. Semangat untuk kembali menyatukan organisasi tertua di Indonesia ini oleh pemerintah kembali digaungkan kembali, kali melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.
“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pembina dan pengawas Notaris sepertinya memang sudah sewajarnya merespon dan mengambil sikap terkait dengan dualisme kepengurusan tersebut dengan harapan adanya penyelesaian permasalahan sehingga keutuhan INI sebagai wadah tunggal tetap terjaga. Dalam artian pemerintah tidak diam saja melihat kondisi organisasi Ikatan Notaris Indonesia saat ini”.
Demikian disampaikan Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Constantinus Kristomo pada Kamis, (2/5) dalam wawancaranya dengan Notarynews usai menghadiri acara “Sosialisasi Sertifikat Elektronik dan Halal Bi Halal Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro” di Kridangga Ballroom, Artotel Gelora Senayan Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat.
Yaa, acara Halal Bihalal menjadi suatu tradisi yang penting bagi masyarakat di Indonesia dalam menjalin silaturahmi. Kegiatan semacam ini menurut Constantinus halal bi halal bisa dijadikan momentum untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dan dua minggu yang lalu, Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAN RI juga sudah mempertemukan dua kubu secara informal.
Ditegaskan Constantinus, kasianlah para anggota di daerah terutama Anggota Luar Biasa. Karena mereka bingung melihat kondisi Ikatan Notaris Indonesia saat ini terjadi dualisme kepemimpinan. Dan dilevel daerah pertikaian ini juga sangat berpengaruh. Intinya, organisasi itu harus bisa memperjuangkan anggotanya, jadi yaa sudah seharusnya hal utu menjadikan perhatian khusus bagi pengurus.
“Sejauh ini kami telah berupaya maksimal melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang berpolemik dengan harapan adanya penyelesaian permasalahan sehingga keutuhan INI sebagai wadah tunggal tetap terjaga. Artinya, pemerintah tidak diam saja melihat kondisi Ikatan Notaris Indonesia saat ini,” ujar Constantinus.
“Ada dua opsi yang ditawarkan oleh pemerintah tapi itu bisa teman-teman wartawan tanyakan langsung kepada masing-masing kubu. Dan Kita juga tidak mau terlalu capek dan lebih mendalam mencampuri urusan organisasi ini. Tapi Saya melihat, sudah ada kemauan dari kedua kubu tapi kita tidak tahu seperti apa itu, dan semua kita kembalikan kepada mereka sih. Silahkan tanyakan saja kemasing-masing kubu,” tegas Constantinus.
“Terkait dengan adanya dualisme tersebut, untuk menjaga netralitas pemerintah. Kemenkumham dalam hal ini Ditjen AHU sebagai pembina dan pengawas mengambil sikap netral dan tidak berpihak. Tapi selama belum ada penyatuan keduanya, yaa tentu saja keduanya belum kita akui, dan soal pelaksanaan UKEN kemarin juga hasilnya juga belum bisa kami akui,” ujar Constantinus.
Harapan Constantinus, momentum halal bi halal inipun menjadi semangat untuk bisa kembali menyatukan kedua kubu yang terpecah ini dalam semangat yang sama. Bahwa ada kepentingan yang lebih besar, khususnya anggota-anggota di daerah, dan sebaiknya mereka melihat aspirasi anggotanya dan bisa menjadi pemicu kesadaran mereka untuk bersama-sama menurunkan ego masing-masing untuk saling memaafkan. Dan bisa saling bersatu lagi.
Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia versi KLB Bandung, Dr. Irfan Ardiansyah, SH, LLm, SpN dan juga jajaran PP INI Versi Kongres ke XXIV. INI, Tangerang seperti Sekum PP , Dr. Agung Irianto, SH MH dan Kabid Organisasi Taufik, SH yang hadir pada acara Sosialisasi Sertifikat Elektronik dan Halal Bi Halal Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro” di Kridangga Ballroom, Artotel Gelora Senayan Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat siang itu, masih belum mau memberikan komentarnya kepada Notarynews hingga berita ini diturunkan. (Pramono)
No comment yet, add your voice below!