(Jakarta – Notarynews) Wacana kembali ke UUD 1945 merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Meskipun didorong oleh niat untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan dan mewujudkan keadilan sosial, sepertinya gerakan ini juga menghadapi tantangan dan perdebatan yang serius terkait dengan konsekuensi konstitusional dan praktisnya.
Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, kampus tentunya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang ada saat ini. Tridharma, yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, menuntut perguruan tinggi untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penyesuaian agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kampus harus responsif menangkap keinginan masyarakat karena kampus memiliki peran aktif dalam melakukan koreksi kebijakan sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
Demikian disampaikan Rektor Universitas Jayabaya, Jakarta, Prof Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, SH, M. Hum, disela-sela acara simposium di Gedung Rektorat Lantai V, Universitas Jayabaya yang mengangkat tema besar “Kembali Ke UUD 1945 Dalam Rangka Memperingati Dekrit Presiden 5 Juli 1945″ yang diselenggarakan pada Selasa, 15 Juli 2025. Dihadirkan sebagai keynote spech Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno (Mantan Wapres Ke 6 RI), Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo (KSAD 2007-2009), MS Kaban (Menteri Kehutanan 2004-2009), Dr. Mulyadi, M.Si (akademisi dan pakar politik), dan Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc., SH., MSi. (Ekonom Senior Indonesia).
Ditegaskan Rektor Universutas Jayabaya bahwa diskusi soal “Kembali ke UUD 1945” adalah topik yang menarik karena berkaitan dengan sejarah dan perubahan konstitusi Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 merupakan peristiwa penting yang menandai berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
“Dengan demikian, kembali ke UUD 1945 bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap perubahan itu perjalanan negara Indonesia yang pada akhirnya tidak punya konsep berpikir terhadap kecenderungan itu mengatakan bahwa harus kembali kepada UUD 1945. Karena pada dasarnya secara teoritis tidak dimaknai dengan referendum,” terang Fauzi Yusuf Hasibuan yang didampingi oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Dr. Yuhelson, SH.
“Oleh karenanya, pemikiran kembali kepada UUD 1945 dengan mengubah dengan bermacam kajian-kajian menurut hemat Saya penting,” Fauzi Yusuf Hasibuan.
Universitas Jayabaya dalam hal ini lanjut Fauzi Yusuf Hasibuan, berinisiatif mengundang para pakar-pakar dan pembicara yang menurut kami punya pengetahuan dan kemauan untuk memberikan pengabdian terbaik terhadap konsep berpikir dalam konteks UUD 1945 sehingga akhirnya digelar pada hari ini yang bisa Saya katakan sebagai momentum terbaik.
Selain itu, Universitas Jayabaya juga selalu ikut berpartisipasi dan mengambil peran penting dalam pembangunan dan perbaikan negara Indonesia melalui berbagai cara, termasuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Universitas juga dapat berkontribusi dalam bidang politik dan pemerintahan termasuk mendorong terhadap perubahan undang-undang sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945.
“Inti manfaat dari simposium terletak pada penyampaian berbagai perspektif dari para pembicara mengenai topik hari ini. Tentunya, simposium memberikan kesempatan untuk memperluas wawasan, mendapatkan informasi terbaru. Sesungguhnya cita-cita bangsa itu yang sudah berurat dan berakar, harus diakui bahwa negara ini sudah ada sekalipun belum berbentuk Negara Republik Indonesia,” terang Yusuf Fauzi Hasibuan.
Lebih lanjut Yusuf Fauzi Hasibuan, menegaskan bahwa dalam konteks ini, Pancasila sebagai starlight” kemungkinan besar merupakan cara lain untuk menggambarkan Pancasila sebagai bintang penuntun bagi bangsa Indonesia. Artinya apa, Pancasila bisa berfungsi sebagai pedoman, prinsip, dan nilai-nilai dasar yang membimbing bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Maka, lanjut Yusuf Fauzi Hasibuan bahwasanya dengan keterlibatan banyak pihak simposium ini bisa lebih mendalam. Selain itu, peserta dapat mengambil manfaat dari keahlian dan pengalaman pembicara, serta bertukar pikiran dengan sesama peserta.
‘Ya, terpenting mesti dipahami bersama bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 masih berlaku hingga saat ini. Artinya apa, dua masalah yang berkembang saat ini kembali kepada UUD 1945 belum dicabut dan eksistensinya juga masih ada atau perubahan-perubahan yang sudah terjadi,” ujar Yusuf Fauzi Hasibuan.
“Dilema-dilema inilah yang menjadi urusan bangsa yang menurut hemat Saya penting disikapi, utamanya dikalangan universitas maka Jayabaya mencoba menginisiasi simposium ini. Sebagai Universitas yang berpredikat unggul masa sihh harus berdiam diri melihat permasalahan bangsa.
Dengan peran aktif dan responsif yang kuat, universitas unggul dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa dan mewujudkan kemajuan Indonesia,” ujar Rektor Universutas Jayabaya ini mengakhir wawancaranya dengan Notarynews. (Pramono)
