(Bandung – Notarynews) Persidangan perkara dugaan suap dan pengondisian proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang alias Abah Kunang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung tidak hanya menyita perhatian publik dari aspek pemberantasan korupsi. Bagi kalangan notaris dan PPAT, perkara tersebut juga menghadirkan pelajaran penting mengenai konflik kepentingan, penggunaan badan hukum dalam proyek pemerintah, serta posisi dokumen autentik sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.
Dalam sidang yang digelar Selasa (2/6/2026), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Khaidir, mengungkap adanya penyampaian data proyek yang disebut berasal dari lingkungan Bupati Bekasi melalui sekretaris pribadi bupati. Data tersebut kemudian diteruskan kepada pejabat terkait di lingkungan dinas untuk ditindaklanjuti dalam proses pengadaan.
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Azharie menjelaskan bahwa dari keterangan para saksi terungkap adanya daftar proyek yang telah diberi penanda khusus berupa huruf “S”, yang diduga merujuk kepada kontraktor Sarjan, salah satu pihak yang turut menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.
Menurut jaksa, alur penyampaian informasi proyek menjadi salah satu aspek yang sedang didalami untuk membuktikan ada atau tidaknya praktik pengondisian proyek atau yang kerap disebut sebagai “ijon proyek” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Bagi profesi Notaris PPAT, fakta-fakta yang muncul di persidangan tersebut menunjukkan pentingnya memahami hubungan hukum yang melatarbelakangi berbagai transaksi maupun aktivitas korporasi yang berkaitan dengan proyek pemerintah.
Sebab dalam praktiknya, berbagai dokumen yang berkaitan dengan badan usaha pelaksana proyek, mulai dari akta pendirian perseroan, perubahan susunan pemegang saham, pergantian direksi dan komisaris, hingga berbagai bentuk perjanjian kerja sama, merupakan dokumen yang dibuat atau dilegalkan melalui notaris.
Persidangan juga menyoroti pengadaan melalui sistem e-katalog yang menurut sejumlah saksi tetap dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun majelis hakim mendalami kemungkinan adanya pengondisian sejak tahap awal melalui daftar proyek yang telah memuat penanda tertentu sebelum proses pemilihan penyedia dilakukan.
Selain itu, perhatian persidangan kembali tertuju pada pengakuan Nur Khaidir mengenai pinjaman uang sebesar Rp300 juta yang diterimanya dari Sarjan untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Meski disebut sebagai pinjaman pribadi dan telah dicicil pengembaliannya, fakta tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan potensi konflik kepentingan antara pejabat publik dan pihak yang memiliki hubungan dengan proyek pemerintah.
Dalam perspektif kenotariatan, hubungan hukum berupa pinjam-meminjam, pengakuan utang, maupun perjanjian lainnya pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila di kemudian hari hubungan tersebut berkaitan dengan perkara pidana korupsi, maka dokumen-dokumen hukum yang menyertainya dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.
Persidangan juga mengungkap keterangan Kepala Bidang Perkimtan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tony, yang mengaku pernah menerima informasi mengenai Sarjan dari kepala dinas. Meski demikian, ia menyatakan seluruh proses pengadaan tetap dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ade Kuswara Kunang di hadapan majelis hakim membantah pernah memerintahkan kepala dinas maupun pejabat lainnya untuk memenangkan kontraktor tertentu dalam proyek pemerintah Kabupaten Bekasi.
Perkara yang kini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana perkara korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek pidana semata, tetapi juga bersentuhan dengan berbagai dokumen dan hubungan hukum keperdataan yang selama ini menjadi bagian dari praktik kenotariatan.
Bagi kalangan notaris dan PPAT, perkembangan perkara ini menjadi pengingat penting bahwa prinsip kehati-hatian, transparansi, serta identifikasi yang memadai terhadap para pihak dan tujuan suatu transaksi tetap merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas profesi dan kepastian hukum. (Nasikin)
