Urgensi Amicus Curiae dari Organisasi Notaris arau Organisasi PPAT
Dalam Perkara yang Melibatkan Profesi Notaris dan/atau PPAT Sebagai Masukan Pertimbangan Hukum Bagi Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara.
Dr. KRA. MJ. Widijatmoko SH Sp.N
Penulis & Peneliti MjWinstitute Jakarta
Dosen Universitas Djuanda Bogor
I. Pendahuluan.
Dalam sistem peradilan di Indonesia, peran hakim sebagai penegak hukum dan pencari keadilan sangatlah vital. Untuk mencapai putusan yang adil, hakim seringkali memerlukan informasi dan sudut pandang yang komprehensif, terutama dalam perkara yang melibatkan isu-isu hukum yang kompleks dan spesifik.
Salah satu instrumen yang dapat membantu hakim adalah Amicus Curiae (sahabat pengadilan), yaitu pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara namun memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.
Maka untuk mengetahui urgensi dan perlunya Amicus Curiae dari organisasi profesi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia/INI) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah/IPPAT) dalam perkara pidana maupun perdata yang melibatkan anggota mereka. Pendapat independen ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum yang berharga bagi hakim dalam memutus perkara secara adil dan tepat.
II. Konsep dan Landasan Hukum Amicus Curiae.
1. Pengertian Amicus Curiae.
Secara etimologi, Amicus Curiae berasal dari bahasa Latin yang berarti “sahabat pengadilan”. Konsep ini memungkinkan pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus untuk memberikan pandangan hukumnya secara tertulis kepada pengadilan. Pendapat tersebut bukan merupakan intervensi, melainkan masukan yang bersifat independen dan tidak mengikat.
2. Landasan Hukum di Indonesia.
Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), praktik Amicus Curiae di Indonesia telah diakui dan diterima oleh Mahkamah Agung. Hal ini tercermin dari beberapa putusan penting, terutama dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Mahkamah Konstitusi juga pernah menerima Amicus Curiae dalam pengujian undang-undang. Keberadaan Amicus Curiae dianggap sebagai bagian dari prinsip due process of law dan partisipasi publik dalam penegakan hukum.
III. Peran Strategis Notaris dan/atau PPAT dalam Penegakan Hukum.
1. Kedudukan Notaris dan/atau PPAT sebagai Pejabat Publik.
Notaris dan PPAT adalah pejabat publik yang diangkat oleh negara untuk menjalankan sebagian tugas negara di bidang hukum keperdataan dan pertanahan. Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (akta otentik), yang sangat krusial dalam hubungan hukum antarpihak. Demikian pula, PPAT bertugas membuat akta otentik terkait peralihan hak atas tanah, yang menjadi dasar perubahan data di Kantor Pertanahan.
2. Kompleksitas Hukum dalam Perkara yang Melibatkan Notaris dan/atau PPAT.
Kasus pidana dan perdata yang melibatkan Notaris dan/atau PPAT seringkali sangat kompleks. Sering kali, perkara tersebut tidak hanya menyangkut aspek pidana atau perdata semata, tetapi juga melibatkan isu-isu :
a. Kode Etik Notaris/PPAT: Apakah Notaris/PPAT telah melanggar etika profesi?
b. Standar Prosedur: Apakah Notaris/PPAT telah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau Peraturan Pemerintah tentang PPAT?
c. Kewenangan dan Batasan: Apakah tindakan Notaris/PPAT masih dalam koridor kewenangannya?
d. Akta Otentik: Apakah akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT sudah memenuhi syarat formal dan material untuk menjadi akta otentik?
Hakim, meskipun memiliki pengetahuan hukum yang luas, belum tentu memiliki pemahaman mendalam tentang seluk-beluk teknis dan etika profesi Notaris/PPAT.
IV. Urgensi Amicus Curiae dari Organisasi Notaris/PPAT.
1. Penjelasan Hukum yang Mendasar dari Sisi Praktik.
Organisasi profesi Notaris dan PPAT (INI dan IPPAT) adalah wadah yang paling memahami praktik, etika, dan standar kerja para anggotanya. Melalui Amicus Curiae, organisasi ini dapat memberikan pandangan ahli mengenai:
a. Prosedur Baku: Apakah tindakan Notaris/PPAT yang dipermasalahkan sudah sesuai dengan prosedur yang umum dan lazim dijalankan?
b. Interpretasi Peraturan: Bagaimana seharusnya pasal-pasal dalam UUJN atau PP PPAT diinterpretasikan dalam konteks praktis?
c. Kewajaran Profesi: Apakah tindakan Notaris/PPAT wajar atau tidak wajar dalam situasi tertentu, misalnya dalam hal mengidentifikasi para pihak atau memeriksa keabsahan dokumen?
2. Menghindari Kriminalisasi Profesi Notaris dan/atau PPAT.
Tanpa adanya pemahaman yang memadai dari hakim, ada risiko terjadinya kriminalisasi profesi Notaris dan/atau PPAT. Notaris yang menjalankan tugasnya secara hati-hati namun akta yang dibuatnya kemudian digunakan untuk tindak kejahatan oleh para pihak, bisa saja terseret dalam perkara pidana. Amicus Curiae dapat membantu hakim membedakan antara tindakan Notaris/PPAT yang melanggar hukum dengan tindakan pihak-pihak lain yang menggunakan akta Notaris/PPAT untuk kejahatan.
3. Menjaga Marwah dan Integritas Profesi.
Amicus Curiae dari organisasi profesi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga marwah dan integritas profesi. Dengan memberikan pandangan yang objektif, organisasi profesi dapat menunjukkan komitmennya untuk memastikan setiap anggota bertindak sesuai dengan koridor hukum dan etika. Hal ini juga dapat menjadi mekanisme self-regulation internal yang efektif.
V. Mekanisme dan Syarat Pengajuan Amicus Curiae.
1. Inisiasi Pengajuan.
Pengajuan Amicus Curiae dapat diinisiasi oleh organisasi profesi Notaris (INI) atau PPAT (IPPAT) secara proaktif, terutama jika mereka melihat adanya perkara yang memiliki implikasi luas bagi profesi. Pengajuan juga bisa dilakukan atas permintaan pengadilan, meskipun praktik ini jarang terjadi.
2. Persyaratan Formal.
Meskipun tidak ada aturan formal yang ketat, surat Amicus Curiae sebaiknya :
a. Bersifat Independen : Tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.
b. Tidak Memengaruhi Langsung Putusan : Hanya memberikan masukan berupa pandangan hukum yang netral dan objektif.
c. Ditulis oleh Tim Ahli : Dibuat oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan praktik kenotariatan/pertanahan.
d. Menggunakan Bahasa yang Jelas : Menyajikan argumentasi yang terstruktur dan mudah dipahami oleh hakim.
VI. Penutup.
Penggunaan Amicus Curiae dari organisasi profesi Notaris dan/atau PPAT adalah sebuah kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan Indonesia. Pendapat independen dari para ahli di bidangnya dapat memberikan pencerahan kepada hakim mengenai kompleksitas hukum dan praktik yang terkait dengan profesi ini.
Dengan adanya Amicus Curiae, diharapkan putusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada argumen dari para pihak yang berperkara, tetapi juga diperkaya dengan perspektif ahli yang objektif. Hal ini tidak hanya akan mencegah kriminalisasi yang tidak adil terhadap profesi Notaris dan PPAT, tetapi juga akan meningkatkan kualitas putusan, menjaga marwah profesi, dan pada akhirnya, mewujudkan keadilan yang sejati.
mjw-jkt 08082025
