Skip to content

Pentingnya Membangun Komukasi, Kerjasama dan Komitmen Untuk Pelayanan Pertanahan Yang Baik

(Badung, Bali – Notarynews) Pengurus Daerah Badung Ikatan Pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Ikatan Notaris Indonesia (Pengda Badung IPPAT – INI), Senin (18/4) mengelar acara “Ramah Tamah dan Buka Puasa Bersama dengan mengambil tema “ Refleksi Diri Ramadhan 1443 Hijriyah, Pererat Silaturahmi dan Persatuan Untuk Meraih Karakter Pribadi Yang Tangguh dan Beriman”. Acara juga diisi dengan Diskusi hukum Pertanahan dan Tanya Jawab yang menghadirkan Kepala Kantor Pertanahan Kementerian ATR – BPN RI Kabupaten Badung, Heryanto, S. SiT, MH yang memaparkan materi terkait tentang “Kebijakan dan Permasalahan Pendaftaran Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung” dan Dr. I. Made Pria Dharsana, SH, M. Hum (Notaris PPAT Kabupaten Badung) yang mengangkat materi soal “Memahami Permasalahan Pertanahan (Khususnya di Kabupaten Badung)”.  Hadir dalam acara kali ini IB, Gina Antara SH selaku Ketua Pengda IPPAT dan Made Listyawati , SH MKn selaku Sekretaris dan seluruh Kasi dari BPN Kabupaten Badung serta Anggota PPAT Kabupaten Badung, Bali.

Antusias Kakantah Badung Bali saat memaparkan kebijakannya
Antusias Kakantah Badung Bali saat memaparkan kebijakannya

“Saya ingin kita semua membangun komitmen bersama, tapi bukan untuk kepentingan Kepala Kantor semata, jangan dilihat karena Saya berteman dengan PPAT atau dekat dengan siapapun. Ayo kita bangun BPN Badung bersama dan kita bawa BPN Badung untuk jaga etik, sehingga perlu Saya sampaikan kepada seluruh teman-teman kita semua di dalam, ayo kita kerja bersama dan bukan hanya Kepala Kantor karena saja tentu tidak akan ada hasilnya,” ujar Kakantah, Kabupaten Badung mengawali paparannya.

Sedikit menyangkut pelaksanaan jabatan PPAT, terkait perjanjian pendahuluan misalnya. Menurut Heryanto, sangat perlu hanya saja memang bukan wajib sebagaimana PP ATR – BPN RI No. 18 Tahun 2021. Namun menjadi penting perjanjian pendahulaun ini kenapa harus dibuat, yaa ini sebagai antisipasi saja bila complain dari para pihak sebagaimana yang dsampaikan pembicara sebelumnya. Karena, menurut Kakantah Kabupaten Badung ini bahwa permasalahan hukum dalam praktek itu terjadinya belakangan bukan di depan.

Selanjutnya, diakui Kakantah bahwa dirinya sejak menjabat selama satu bulan setengah, belum banyak melakukan konsolidasi kedalam. Karena begitu dia menjabat ada acara Rakernas dari Kementerian ATR BPN RI di Jakarta. Alhasil, untuk konsolidasi awal baru konsolidasi kepada seksi pengukuran, mengapa ini kali pertama, karena di Kantor pertanahan di mana-mana bidang ini dianggap paling lambat dalam menyelesaikan pekerjaannya.

“Dan hari ini Saya umumkan. Bahwa pengguna layanan langsung, pengukuran di hari ketiga sudah pelaksanaan pengukuran. Jadi begitu mendaftar, maka pada hari ketiga, sudah harus diukur. Kalau bisa dilakukan hari ini, mengapa harus menunggu besok-besok? Dan kalau bukan pengukuran langsung, maka dia akan dilaksanakan di hari keempat ataupun kelima,” terang Kakanya.

“Dan perlu Saya tegaskan disini, petugas ukur yang sudah selesai melakukan pekerjaaannya harus segera kembali kekantor. Dan jangan membiasakan menunda-nunda pekerjaan,” tegas Kakantah.

“Rekan-rekan IPPAT dan PPAT yang Saya banggakan, perlu Saya tegaskan bahwa kerjasama dan komunikasi serta komitmen kami dalam membangun pelayanan yang baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung mudah-mudahan diharapkan terjalin dengan baik Kedepan, ruang-ruang diskusi tak harus dilakukan di kantor pertanahan dalam rangka pengembangan pengetahuan bersama antara PPAT dan kantor Pertanahan,” harap Kakantah Badung, Heriyanto.

Dr. I. Made Pria Dharsana, SH. M. Hum dimoderatori oleh Liang B Budiarsana, SH. M.Hum dan didampingi IB.Gina Antara SH, selaku Ketua Pengda IPPAT dan Made  Listyawati , SH, MKn selaku Sekretaris.
Dr. I. Made Pria Dharsana, SH. M. Hum dimoderatori oleh Liang B Budiarsana, SH. M.Hum dan didampingi IB.Gina Antara SH, selaku Ketua Pengda IPPAT dan Made Listyawati , SH, MKn selaku Sekretaris.

Sebelumnya, Dr. I. Made Pria Dharsana, SH, M. Hum dalam paparannya menegaskan bahwa regulasi tak jarang bisa jadi menjadi hambatan PPAT dalam melayani masyarakat dalam hal pelayanan pertanahan. Hal itu dikarenakan, beberapa peraturan perundang-undangan yang keberadaannya tumpang-tindih sehingga menimbulkan konflik kebijakan antara satu kementerian, departemen serta kebijakan pemerintah daerah.

Foto bersama Kepala BPN Kabupaten Badung, Heriyanto dengan PPAT
Foto bersama Kepala BPN Kabupaten Badung, Heriyanto dengan PPAT

Untuk itu, Dosen Notariat Universitas Warmadewa, Bali ini mengingatkan agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPAT harus memiliki dasar hukum yang pasti untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi PPAT itu sendiri maupun bagi masyarakat sebagai pihak. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang itu, PPAT telah memiliki peraturan yang mengatur segala sesuatu tentang PPAT, mulai dari syarat, tugas, kewajiban, larangan, akta yang dibuat, wilayah kerja PPAT dan lain-lain.

Secara umum PPAT mengalami hambatan di lapangan menurut Made Pria, disebabkan oleh pertama, kekurang pahaman terhadap peraturan atau hukum (Adat, Perdata, Islam, Pertanahan) oleh pemohon, aparat kampong, banjar, desa, kecamatan dan petugas ataupun pejabat pada kantor pertanahan. Kedua, pelaksanaan ataupun penerapan peraturan hukum yang kaku dengan tanpa disesuaikan dengan atau mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat atau pemohon oleh Pengadilan Agama dan kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Dan ketiga, peraturan yang ada tidak memberikan kesempatan pada nilai- nilai (kearifan) local atau setempat (local genius) untuk melakukan perkecualian berlakunya.

Selanjutnya diingatkan kepada PPAT, bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum menyangkut hak-hak atas tanah, maka peranan dari pendaftaran tanah sangatlah penting. Proses pendaftaran tanah ini terutama yang menyangkut peralihan hak atas tanah, sebelumnya mendaftarkan haknya di Kantor Badan Pertanahan Nasional terlebih dahulu harus dibuatkan akta jual beli haknya. Akta ini harus dibuat dalam bentuk otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Akta pertanahan pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada PPAT. Akan tetapi PPAT sebelum membuat akta, mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta PPAT, apakah benar-benar sudah dimengerti dan sesuai dengan apa yang dikehendaki para pihak. Sehingga PPAT harus membacakan agar menjadi jelas isi Akta PPAT, termasuk juga memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak setelah penandatanganan akta. Sehingga, para pihak dengan bebas tanpa paksaan untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta PPAT yang akan ditandatanganinya,” ujar Made Pria

Lebih lanjut Dosen Notariat Universitas Warmadewa ini menegaskan bahwa Catur Tertib Pertanahan merupakan pedoman bagi penyelenggara tugas-tugas pengelolaan dan pengembangan admistrasi pertanahan oleh Kementerian ATR – BPN RI, yang sekaligus merupakan gambaran tentang kondisi, atau sasaran antara yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanahan.

Adapun tujuan catur tertib pertanahan dimaksud sebagaimanan tujuan UUPA (Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria), yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, dalam implementasinya, diharapkan bisa berjalan sesuai dengan prinsip keterpaduan, prinsip manfaat dan prioritas, profesionalisme, kepastian serta kesinambungan yang harus diakomodasi. (***)

Releated Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *