(Jakarta, NotaryNews) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reforma Agraria 2025 resmi dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI pada Rabu (10/12). Dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid, S.S., M.Si menegaskan bahwa peserta rakor tidak memerlukan arahan khusus, karena mereka adalah praktisi lapangan yang memahami seluk-beluk reforma agraria di wilayah masing-masing.
“Saya tidak memberikan arahan khusus karena saya yakin Bapak/Ibu sekalian telah bergelut langsung dengan persoalan penguasaan tanah. Yang penting, setiap masalah di lapangan hendaknya diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Menteri menekankan agar pelaksanaan reforma agraria selalu fokus pada tujuan utama: pemerataan penguasaan tanah, kepastian hukum, dan penyelesaian konflik agraria secara berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor dan antara pemerintah pusat dengan daerah menjadi kunci agar penataan aset dan akses berjalan serempak.
“Laksanakan program ini secara efisien dan efektif, jangan bertele-tele. Masyarakat menunggu hasil nyata, bukan proses yang panjang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakornas, Rudi Rubijaya selaku Direktur Land Reforma, menuturkan bahwa Rakornas tahun ini akan memfokuskan pembahasan pada revisi hasil Rapat Koordinasi Reforma Agraria Nasional 10 Desember 2025, termasuk penguatan kebijakan melalui revisi Perpres No. 62 Tahun 2023. Revisi ini bertujuan mengatasi ego sektoral antarinstansi dan memaksimalkan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan regulasi yang diperkuat, pelaksanaan di lapangan akan lebih fokus dan berdampak nyata,” kata Rudi.
Dengan pendekatan yang lebih terarah dan solutif, reforma agraria diharapkan mampu mendorong pembangunan wilayah dan memperkuat keadilan agraria di seluruh Indonesia.
