(Yogyakarta – Notarynews) Perkembangan teknologi telah membawa digitalisasi di semua sektor termasuk sektor hukum. Digitalisasi membawa beberapa tantangan bagi pembangunan ekonomi, yaitu memastikan inklusivitas dan keberlanjutan; kepastian hukum dan penegakan hak asasi manusia.
Ikatan Notaris Indonesia menjadi tuan rumah Rapat Pleno ke-21 Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (Asian Affairs Commision of The International Union of Notaries/CAAs-UINL) yang dilaksanakan pada (21/7) di Keraton Ballroom Hotel JW Marriot, Yogyakarta. Selain rapat pleno, pada 22 Juli 2023 juga akan digelar seminar internasional yang mengangkat tema besar : “Memperkuat Kerjasama Anggota UINL Untuk Memastikan Peran Notaris Hukum Perdata Dalam Mewujudkan Ekonomi Digital Yang Aman”.
Rapat pleno tahun ini semula akan diikuti oleh Notaris dari sembilan negara Asia yaitu: Jepang, China. Monggolia, Usbekistan, Kazakhstan, Korea, Viatnam termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Sementara perwakilan dari Negara Libanon tak bisa hadir dikarenakan suhu politik di negaranya yang memungkinkan untuk hadir. Hadir pada acara ini Presiden UINL Lionel Galliez (Perancis), Penasihat Hukum dan Koordinator Urusan Internasional Kamar Notaris Federal Jerman Veronika Kormann LL.M, Corinne Dessertenne-Brossard (Perancis) dan Gabor Hodosi (Hungaria).
Dalam keterangan persnya Presiden Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAs-UINL), Tri Firdaus Akabarsyah, SH, MH mengungkapkan bahwa rapat pleno kali ini membahas isu-isu terkini dan tantangan yang dihadapi oleh para Notaris dalam menghadapi era digital yang terus berkembang diberbgai negara.
Dalam rapat pleno ini para Notaris dari berbagai negara menyampaikan berbagai permasalahan dan perkembangan mengenai pemahaman yang lebih baik tentang konsep Notaris di era digital dan juga bagaimana penerapan teknologi informasi dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses notarisasi.
“Secure digital economy yang menjadi tema diskusi dalam rapat pleno komisi asia bisa dimaknai secara luas. Dimana keamanan yang dimaksud tidak hanya keamanan teknis dalam konteks digitalisasi, tetapi juga keamanan dalam hal kepatuhan pencegahan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme,” sambung Ketua Umum PP INI, Yualita Widyadari
Presiden UINL Lionel Galliez pada kesempatan konferensi pers menegaskan bahwa semua Notaris, termasuk Indonesia
memiliki problematika yang sama, utamanya dalam memperjuangkan masa depan Notaris hukum perdata dan memastikan ekonomi digital yang inklusif dan aman.
Atas kekuatan keyakinan tersebut, Lionel Galliez memuji PP INI yang terus aktif memajukan dan mengembang kenotariatan di Indonesia dan berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Notaris di Indonesia menuju era digitalisasi.
Lionel Galliez berharap agat seluruh anggota UINL mendukung agar terus mempertahankan, memajukan dan mengembangkan sistem civil law notariat di dunia. Dengan demikian akan memperkuat komunikasi dengan organisasi internasional untuk menyoroti kekhususan dan kegunaan profesi dan peran notaris untuk kepentingan masyarakat. Di era digitalisasi Notaris diharapkan bisa menjadi jembatan bagi inklusif yang melibatkan semua pihak guna mendukung perkembangan ekonomi suatu negara.
Ditegaskan Presiden UINL, kita tidak bisa hanya melihat digitalisasi sebagai peluang, namun juga harus dilihat sebagai ancaman. Dari anacaman yang ada harus bisa dimitigasi terkait potensi resiko yang akan muncul seperti security, dan sejumlah pekerjaan Notaris hilang bisa jadi digantikan oleh otomatisasi. Bagi Notaris hal tersebut bisa diantisipasi dengan melakukan adaptasi seiring perkembangan teknologi informasi agar pekerjaan Notaris lebih efesien dalam memberikan kepastian hukum.
Ketua Umum PP INI, Yualita Widyadari mengaku gembira diakhir kepemimpinannya bisa menyelenggarakan seminar internasional yang digelar pada (22/7) dan tentunya akan menjadi ajang penting bagi para Notaris di seluruh Indonesia untuk hadir, untuk menambah pengetahuan, dan memperkuat profesionalisme mereka.
Diungkapkan Yualita, UINL akan memberikan masukan kepada PBB dan Bank Dunia terkait perkembangan hukum sistem civil law. Dan tentu saja, hal tersebut menjdi tantangan besar ditengah pengaruh sistem common law, agar di dalam sistem civil law mendapatkan perluasan profesi.
Diungkapkan Yualita bahwa Indonesia tengah berupaya tergabung sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) yang mendukung pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pencegahan pendanaan aksi terorisme. Dan menurut Yualita peran Notaris pun menjadi penting dalam mencegah aksi-aksi TPPU dan pendanaan terorisme melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Usai konferensi pers dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) dengan Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (Asian Affairs Commision of The International Union of Notaries/CAAs-UINL) Pramono
