(Jakarta – Notarynews) Kongres Ikatan Ke 34 Ikatan Notaris Indonesia akan di gelar paling lambat pada Maret 2023 di Banten. Keputusan pelaksanaan Kongres INI ke 24 tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo R Muzhar tertanggal 29 Desember 2022, sehubungan dengan surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 218/U/07- X/PP-INI/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Keputusan di Luar Kongres dan Rembuk Nasional guna menengahi selisih pendapat perkumpulan INI terkait lokasi penyelenggaraan kongres.
Adapun arahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian permasalahan Ikatan Notaris Indonesia (INI) disampaikan melalui surat AHU bernomor : AHU.UM.01.01-16 tertanggal 29 Desember 2022 yang isinya sebagai berikut: Pertama, mencermati dinamka yang terjadi dalam intemal Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kemenkumham selaku instansi pembina Notaris menginstruksikan agar pelaksanaan kongres dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan organisasi dan kepentingan anggota.
Kedua, sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan terkait dengan pemindahan pelaksanaan kongres dari Jawa Barat (sebagaimana hasil Kongres Makassar pada tahun 2019) menjadi ke daerah lain yang netral, maka demi menjaga netralitas, dengan ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan agar Kongres ke 24 dilaksanakan di Provinsi Banten.
Terkait tempat pelaksanaan, kapanitaan serta persiapan pelaksanaan kongres, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus INI. Dan untuk menghindari adanya kevakuman kepengurusan INI yang masa baktinya akan berakhir pada bulan Desember 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap mengakui kepengurusan sekarang sampai pelaksanaan Kongres INI yang wajib dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2023.
Ketiga, terkait dengan pemilihan ketua umum, agar diselenggarakan secara e-voting terbatas (peserta pemilihan hadir secara fisik di area pelaksanaan kongres). Metode, tata cara dan mekanisme pelaksanaan e-voting dilakukan dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana teknologi informasi serta akses jaringan yang memadai. Dan untuk menjaga independen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan e-voting tersebut, pelaksana kongres agar menggunakan aplikasi dan fasilitas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Keempat, selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menginstruksikan agar Pengurus Pusat INI segera melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan, pembentukan kepanitiaan dan parangkat kongres lainnya, penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan kongres, serta
melakukan koordinasi baik internal maupun oksternal dengan instansi dan pihak-pihak
Terakhir kelima, untuk pembenahan organisasi ke arah yang lebih baik Pengurus IN segera menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak kepengurusan baru terpilih dan atau sejak pelaksanaan Kongres XXIV INI untuk menyempurnakan Anggaran Dasar den Anggaran Rumah Tangga.
Ketua Bidang Organisasi PP INI, Taufik SH kepada Notarynews yang dihubungi via seluler Rabu (4/1) pukul 14.50 Wib menegaskan terkait soal tanggal penyelenggaran Kongres Ke 34 yang rencananya di gelar Banten memang belum ditentukan. Karena, lanjut Taufik PP INI masih harus berkoordinasi dengan Pengwil Banten INI.
Diakui Taufik, tahapan-tahapannya memang belum dimulai, seperti pembentukan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC), tempat penyelenggaraan Kongres, perizinan dan masih banyak faktor lainnya.
Kabid Organisasi PP INI, berharap kepada seluruh anggota agar tetap tenang agar penyelenggaraan Kongres INI bisa berjalan lancar dan terpilih Ketua Umum baru.
“Doakan saja organisasi bisa berjalan apa adanya dan jangan berpikiran negatif dan jangan mengumbar berita-berita negatif di medsos karena justru akan memberikan citra buruk organisasi,” imbuh Taufik singkat. (PM)
Editor : Pramonol/ Ilustrator Ferry Irawan
