(JAKARTA – NOTARYNEWS) Program Pendidikan Magister Kenotariatan Fakultas Universitas Pancasila Jakarta harus mengambil peran dalam menyiapakan lulusannya yang kompeten agar mampu memasuki dunia kenotaraiatan dan ke PPAT-an yang siap pakai, professional dan berintegritas moral tinggi.
Untuk itu, sebagai mahasiswa yang nantinya akan menduduki posisi jabatan Notaris juga mempersiapkan diri membekali pengetahuannya agar kelak menjadi pejabat umum yang ‘Profesioanl’. Professional dimaksud adalah pertama, bagaimana dalam menjalankan jabatannya Notaris selalu merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang ada serta selalu update ilmu dan peraturan yang ada termasuk juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan dalam pelaksanaan tugasnya Notaris juga dituntut untuk detail, teliti, cermat dan hati-hati serta handal dalam membuat akta otentik.
Sebagai mahasiswa, tentunya sangat dituntut mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah memasuki era industri 5.0. Mudahnya berkomunikasi dengan bantuan teknologi informasi menjadikan dunia seoleh-oleh tanpa batas ( bordeless ), saling terhubung satu sama lainnya sehingga melintas antar bangsa, bahasa, budaya dan ekonomi serta perkembangan pelayanan secara elektronik. Untuk itu, bidang pendidikan Prodi MKN harus berorientasi pada pembelajaran yang lebih modern mengikuti perkembangan teknologi digital dan juga perkembangan peraturan, perundang-undangan serta pengetahuan ilmu hukum kenotariatan.
Demikian disampaikan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, SH, LLm, saat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Program Pendidikan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Pancasila Jakarta Selatan, melalui zoom meating Sabtu, 9 April 2022, yang dimulai pukul 08.30 pagi hingga tengah hari dan diikuti oleh lebih dari 120 orang baik mahasiswa maupun umum. Webinar yang mengangkat tema “Kompetensi Jabatan Notaris dalam Rangka Mempersiapakan Notaris Yang Profesional” yang di moderatori oleh Dr. Agung Irianto, SH, MH.
Cahyo menilai menilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini telah berdampak pada perubahan perubahan mendasar dan tuntutan yang besar terhadap layanan Notaris – PPAT yang dituntut untuk memahami digitalisasi data menjadi hal yang penting dan harus segera dilaksanakan. Untuk itu, pihaknya siap untuk memberikan penyegaran pengetahuan terkait pelayanan teknologi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Ham dan kami juga siap datang ke Prodi MKn Pancasila.
Inovasi layanan dengan pemanfaatan teknologi digital ditegaskan Dirjen AHU ini terus dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI berbasis digital atau elektronik, yang bertujuan memudahkan pengurusan masalah kenotariatan yang salah satu cita-cita pmerintah untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau ‘Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia dapat terpenuhi melalui kemudahan pelayanan terhadap Notaris dan PPAT.
Bagi dunia pendidikan, menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof. Dr. Eddy Pratomo, SH., MA menilai perkembangan digital juga memberikan dampak positif yang signifikan baik bagi peserta didik maupun pengajar dari segi akses dan ketersediaan sumber daya manusia.
Prof Eddy menegaskan bahwa pentng untuk menjadi perhatian mahasiswa kelak jika menjadi Notaris – PPAT, adalah bagaimana kemudian fenomena teknologi terkini ini dapat mendukung pelaksanaan tugas dan Jabatan Notaris – PPAT. Karena Jabatan Notaris ini sangat memegang peran penting dalam setiap proses pembangunan, dimana Notaris mempunyai kedudukan yang dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, Pejabat Umum yang menjalankan jabatan sekaligus pelayanan hukum.
Untuk itu, ditegaskan Prof Eddy, agar mahasiswa Prodi MKn selalu mengikuti perkembangan terkait regulasi-regulasi baru berbasis teknologi elektronik. Dan secara umum, Cyber Notary dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi.
Langkah yang seharusnya yang harus dilakukan adalah lembaga pendidikan Prodi MKn lanjut Dekan FH Pancasila ini adalah harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) nya, selain memperkuat kualitas pendidikan dan kompetensi bagi mahasiswa, campur tangan dari berbagai pihak juga sangat diperlukan. Dalam menyiapkan SDM unggul dan bersaing di era digital akan sulit jika hanya mengandalkan lembaga pendidikan saja.
Untuk itu, Dekan FH Universitas Pancasila ini mengajak agar seluruh pemangku kepentingan agar bisa duduk bersama terlibat didalamnya “memperbaiki kurikulum Prodi MKn“ mulai dari Kementerian Hukum dan Ham RI, Kementerian ATR BPN RI, Dikti, organisasi profesi, dan juga masyarakat.
“Masukan dari Dirjen AHU dan juga Prodi MKn Pancasila agaknya sangat penting agar kelak lulusannya yang akan datang itu lebih canggih dan juga professional, sehingga tak ada lagi masalah-masalah dikemudian hari seperti yang terjadi belakangan ini. Terkait masukan Dirjen untuk bisa memberikan ‘Bimbingan Teknis (Bintek)’ ke Prodi MKn terkait IT kita sambut dengan baik, agar calon Notaris kelak memiliki pengetahuan teknologi yang canggih,” tegas Prof Eddy. (Pramono)
