(Bandung – Notarynews) Pergantian pejabat di lingkungan Kejaksaan bukan sekadar agenda administratif atau seremonial belaka. Di tengah tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang semakin akuntabel, setiap rotasi jabatan justru menjadi momentum untuk memperkuat peran institusi dalam menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut tercermin dalam pelantikan Asisten Pemulihan Aset dan Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. Sutikno, S.H., M.H., di Aula R. Soeprapto Kejati Jabar, Rabu (24/6/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Dr. Efendi, S.H., M.H. resmi dilantik sebagai Asisten Pemulihan Aset, sementara Erwin Desamarasolhan, S.H. dilantik sebagai Asisten Pidana Militer.
Kajati Jawa Barat menegaskan bahwa keberadaan bidang pemulihan aset memiliki peran yang semakin strategis dalam sistem penegakan hukum modern. Tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Kepada Asisten Pemulihan Aset yang baru, Kajati meminta agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat serta pengelolaan aset hasil tindak pidana dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan penerimaan negara.
Sementara itu, kepada Asisten Pidana Militer, Kajati menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan TNI dan aparat penegak hukum lainnya. Penanganan perkara pidana militer, menurutnya, harus dilaksanakan secara profesional, berintegritas, dan berkeadilan guna mendukung efektivitas penegakan hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
“Jabatan bukan sekadar amanah struktural, melainkan tanggung jawab moral dan institusional yang harus dijalankan dengan integritas,” demikian pesan yang mengemuka dalam pelantikan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Kajati Jawa Barat juga menyampaikan penghargaan kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kontribusi tersebut dinilai telah membantu membangun kepercayaan publik melalui kerja-kerja penegakan hukum yang konsisten.
Pelantikan ini sekaligus menegaskan bahwa regenerasi kepemimpinan di lingkungan Korps Adhyaksa tidak semata-mata pergantian pejabat, melainkan bagian dari upaya memperkuat organisasi dalam menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pemulihan kerugian negara dan penanganan perkara pidana militer yang profesional, dua bidang ini dipandang memiliki peran strategis dalam mendukung agenda reformasi penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. (Nasikin)
