(Bali – Notarynews) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (BEM FH Unwar) Bali sukses menggelar “Seminar Internasional Red Colony Law” bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan Program Studi Doktor Hukum Fakultas Pascasarjana Unwar pada Selasa (12/11).
Acara yang berlangsung secara hybrid ini diadakan di Auditorium Widya Sabha Uttama, Universitas Warmadewa, dengan mengusung tema besar “Optimizing Justice Through the Protection of Human Rights in an Inclusive Democratic System” atau “Mengoptimalkan Keadilan melalui Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Demokrasi Inklusif.”
Seminar internasional ini menjadi salah satu rangkaian acara untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-40 Badan Kekeluargaan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Acara ini dibuka oleh Rektor yang diwakili Direktur Kerjasama, Humas dan Kemahasiswaan Unwar, Dr. Agus Darma Yoga Pratama, S.S., M.Hum dengan simbolis menancapkan kayon. Sementara moderator didaulat kepada Nyoman Gede Antaguna, S.E., S.H., M.H., , dengan Keynote Speaker Pramella Yunidar Pasaribu, S.H., M.Hum, yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. Seminar juga menghadirkan pembicara pada seminar internasional ini, antara lain Dr. I Made Pria Dharsana, S.H., M.Hum, dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Assoc. Prof. Dr. Hartini Saripan, Dekan Fakultas Hukum UITM Malaysia, Isatou Jallow, LL.M., Ph.D., peneliti dari Washington University, dan Dr. Leonito Ribeiro, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Da Paz Timor Leste.
Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unwar, Dr. I Made Aditya Mantara Putra, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pada usianya yang ke-40 tahun Fakultas Hukum Unwar meraih pencapaian penting yang menunjukkan produktivitas dan peran signifikan fakultas dalam mengembangkan pendidikan hukum di Indonesia.
“Seminar ini menjadi simbol sinergi dan kerja keras seluruh elemen fakultas, mulai dari staf pengajar, mahasiswa, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang berperan aktif dalam menyelenggarakan acara ini,” ujarnya.
Menurut Made Aditya, tema seminar kali ini sangat relevan di era modern, akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi yang inklusif.
“Hak asasi manusia adalah fondasi utama dari keadilan, yang menuntut bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi,” terang Made Aditya.
Demokrasi inklusif, lanjutnya, memastikan bahwa setiap suara, termasuk kelompok rentan dan minoritas, dihargai dan didengarkan. Melalui seminar internasional ini, ia berharap para narasumber dan seluruh peserta dapat bersama-sama menggali lebih dalam tentang bagaimana perlindungan hak asasi manusia dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan demokrasi, baik di Indonesia maupun di kancah internasional.
Dr. Agus Darma Yoga Pratama, S.S., M.Hum yang memberikan sambutan mewakili Rektor, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan seminar internasional ini.
Menurut Agus Darmaa acara kali ini tentunya akan berdampak positif tidak hanya bagi para peserta dan dosen, tetapi juga mahasiswa dan masyarakat luas.
“Kami bangga karena berbagai ahli hadir dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka. Ini kesempatan berharga bagi kita semua untuk mengeksplorasi lebih dalam peran hak asasi manusia dalam demokrasi di tingkat nasional dan internasional,” tegasnya.
Seminar Internasional Red Colony Law Fair VII ini diharapkan menjadi wadah diskusi dan kolaborasi antar akademisi, pemerintah, serta masyarakat sipil untuk mengoptimalkan keadilan dan hak asasi manusia dalam demokrasi yang lebih inklusif. (PM/Sumber: Humas Unwar)
No comment yet, add your voice below!