Skip to content

Month: March 2024

Dr. I. Made Pria Dharsana. S.H. M. Hum

I Made Pria Dharsana: Kapan Pajak PPJB Harus Dibayarkan?

Prinsipnya pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak dapat disamakan dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dalam PPJB. Sebab, BPHTB baru dikenakan

Ditjen AHU Netral dan Tidak Berpihak Atas Dualisme Organisasi Notaris

Kemenkumham tetap berkomitmen mendukung inisiatif penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan Organisasi INI secara musyawarah. (Bandung – Notarynews) Menanggapi dinamika internal yang terjadi, di Ikatan Notaris Indonesia, Kemenkumham melalui Direktur Jenderal Administrasi

KOLABORASI KEBAIKAN BERBAGI IFTHAR RAMADHAN BERSAMA PENGWIL JABAR INI -IPPAT, IKANO UNPAD DAN NMI JABAR

(Bandung – Notarynews) Selasa, 26 Maret 2024 Pukul 15.00 WIB – bertempat di Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Kota Bandung, Jawa Barat, Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia

Resensi Buku: Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia atau lengkapnya Fiduciaire Eigendoms Overdracht sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Seiring dengan

1159 Peserta Ikuti UKEN 2024

(Bandung – Notarynews) Sebanyak 1159 peserta mengikuti ujian kode etik secara serentak di Indonesia yang dilaksanakan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Tahun ini Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI)

Wira Franciska: Dualisme INI Berlanjut, Pemerintah Harus Bijak Jangan Kalut

(Bandung – Notarynews) Ketua Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Dr. H. Wira Franciska, SH, SpN. MHm engatakan saat ini pemerintah dalam situasi serba sulit menghadapi konflik internal Ikatan Notaris

Tanggapan Dekan FH Unissula Soal LARANGAN UKEN 2024 : “Tak Ada Alasan Cukup Pemerintah Melarang Organisasi Notaris Selenggarakan UKEN”

UKEN merupakan landasan yuridis untuk memproses para lulusan Magister Kenotariatan untuk diangkat sebagai Notaris. Nah selama Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik ikatan Notaris Indonesia yang diberlakukan itu tidak ada

Kaprodi MKn Unissula : ‘Saya Prihatin Melihat Kondisi Organisasi Notaris, Pemerintah Harus Bisa Jembatani Dualisme Organisasi”

“Pemerintah seharusnya bisa meredam memberikan solusi atau menjembatani konfilk organisasi kedua belah pihak, jangan justru malah semakin memicu permasalahan lain dengan statemennya”. (Semarang – Notarynews) Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

PP INI : ORGANISASI NOTARIS ORGANISASI MANDIRI YANG TAAT AD-ART DAN UUJN

“Pasal 83 ayat 1 UUJN, yang berbunyi: “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”, Sehingga dalam hal ini dapat dimaknai bahwa Kode Etik Notaris adalah amanah dari Undang-Undang yang

DIRJEN AHU: UKEN INI 2024 TIDAK SAH

(Bali – Notarynews) Pemerintah memutuskan “Ujian Kode Etik Notaris Tahun 2024” tidak sah. Hal itu, disampaikan oleh Direktur Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  Cahyo R.Muzhar,S.H.,LL.M pada