I Made Pria Dharsana: Kapan Pajak PPJB Harus Dibayarkan?

Dr. I. Made Pria Dharsana. S.H. M. Hum

Prinsipnya pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak dapat disamakan dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dalam PPJB. Sebab, BPHTB baru dikenakan pada saat perolehan terjadi, sedangkan PPh dikenakan pada saat terdapat Penghasilan.  (Bali – Notarynews) Sharenot pada Jumat, 29 Maret 2024 mengadakan webinar, kali ini mengangkat […]

Ditjen AHU Netral dan Tidak Berpihak Atas Dualisme Organisasi Notaris

Kemenkumham tetap berkomitmen mendukung inisiatif penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan Organisasi INI secara musyawarah. (Bandung – Notarynews) Menanggapi dinamika internal yang terjadi, di Ikatan Notaris Indonesia, Kemenkumham melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU),  juga telah menegaskan seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham RI untuk tidak menghadiri kegiatan atau melakukan kerja sama dengan Organisasi INI baik […]

Resensi Buku: Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia atau lengkapnya Fiduciaire Eigendoms Overdracht sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Seiring dengan per kembangan maka berbagai permasalahan tentang fidusia mengalami keberagaman dengan karakter-karakter tersendiri. Sehingga dalam pelaksanaan fidusia harus dipahami seorang praktisi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang […]

1159 Peserta Ikuti UKEN 2024

(Bandung – Notarynews) Sebanyak 1159 peserta mengikuti ujian kode etik secara serentak di Indonesia yang dilaksanakan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Tahun ini Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) melaksanakan Ujian Kode Etik (UKEN 2024) bersama dengan delapan Pengurus Wilayah yang meliputi; Pengwil Jabar INI, Pengwil Aceh, Pengwil Riau INI, Pengwil Sumatera Barat INI, […]

Wira Franciska: Dualisme INI Berlanjut, Pemerintah Harus Bijak Jangan Kalut

(Bandung – Notarynews) Ketua Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Dr. H. Wira Franciska, SH, SpN. MHm engatakan saat ini pemerintah dalam situasi serba sulit menghadapi konflik internal Ikatan Notaris Indonesia. Dualisme kepemimpinan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia disikapi pemerintah dengan kalut. Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly, sejauh ini masih diam. Pernyataan […]

Tanggapan Dekan FH Unissula Soal LARANGAN UKEN 2024 : “Tak Ada Alasan Cukup Pemerintah Melarang Organisasi Notaris Selenggarakan UKEN”

UKEN merupakan landasan yuridis untuk memproses para lulusan Magister Kenotariatan untuk diangkat sebagai Notaris. Nah selama Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik ikatan Notaris Indonesia yang diberlakukan itu tidak ada perubahan, maka  menurut saya rasanya kok hampir tidak ada alasan yang cukup untuk melarang diberlakukan UKEN oleh Organisasi INI. (Semarang – Notarynews) Dekan Fakultas Hukum […]

Kaprodi MKn Unissula : ‘Saya Prihatin Melihat Kondisi Organisasi Notaris, Pemerintah Harus Bisa Jembatani Dualisme Organisasi”

“Pemerintah seharusnya bisa meredam memberikan solusi atau menjembatani konfilk organisasi kedua belah pihak, jangan justru malah semakin memicu permasalahan lain dengan statemennya”. (Semarang – Notarynews) Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Prodi MKn  FH Unissula), Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H mengaku ikut  prihatin melihat kondisi organisasi Ikatan Notaris Indonesia […]

PP INI : ORGANISASI NOTARIS ORGANISASI MANDIRI YANG TAAT AD-ART DAN UUJN

“Pasal 83 ayat 1 UUJN, yang berbunyi: “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”, Sehingga dalam hal ini dapat dimaknai bahwa Kode Etik Notaris adalah amanah dari Undang-Undang yang harus ditetapkan dan ditegakkan oleh Organisasi Notaris” (Jakarta-Notarynews) Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), Mugaera Johar, SH MKn membenarkan adanya pengumuman yang […]

DIRJEN AHU: UKEN INI 2024 TIDAK SAH

(Bali – Notarynews) Pemerintah memutuskan “Ujian Kode Etik Notaris Tahun 2024” tidak sah. Hal itu, disampaikan oleh Direktur Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  Cahyo R.Muzhar,S.H.,LL.M pada acara Sosialisasi Kenotariatan yang mengangkat tema besar “Penguatan Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya Untuk Menghasilkan Notaris Yang Berintegritas dan Intelektual” yang diselenggarakan di Hotel […]